Under Cover

LKLH Sumut Desak Wilmar Identifikasi Pasokan Buah Sawit PTPN3

DR Berita
Foto: Istimewa

Ketua DPW LKLH Sumut Indra Mingka

DRberita.com | Ketua DPW Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup Sumatera Utara (LKLH Sumut) Indra Mingka mendesak Wilmar Grop agar memantau tantai pasok buah sawit dari Kebun PTPN3 Silau.

"CPO bersih dan minyak sawit ramah lingkungan bersumber dari hasil kebun kelapa sawit yang berkelanjutan, makanya Milwar harus mengidentifikasi buah pasokan dari PTPN3 Sei Silau," ungkap Indra Mingka dalam keterangan tertulis, Kamis 1 Juli 2021.

Baca Juga :Dana Covid-19: Pemprovsu Harus Segera Kembalikan Temuan BPK RI

Menurutnya, perkebunan sawit harus selalu menjaga fungsi lingkungan hidup dan ekosistemnya yang seimbang, sehingga terwujud pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menjaga keseimbangan alam.

"Perlu kita ketahui pabrik pengolahan kelapa sawit Sei Silau salah satu pemasok CPO ke PT. Multi Nabati Asahan Kuala Tanjung, hal itu dapat kita lihat dari daftar Pemasok PT. MNA Januari - Desembe 2020," katanya.


"Pabrik CPO Sei Silau itu tentunya memperoleh buah sawit dari Kebun PTPN3 Sei Silau. Mari kita telusuri keberadaan lingkungan hidup di Kebun PTPN3 Sei Silau," sambungnya.

Baca Juga :Geledah Kantor PT. BTN Medan, Kejati Sumut Temukan Dokumen Kredit Fiktif Rp 39,5 Miliar

Masih Indra, hasil identifikasi di lapangan yang dilakukan oleh LKLH Sumut pada 12 Juni 2021 menemukan alih fungsi kawasan lindung sempadan Sungai Sei Silau, tepatnya di Afdeling 4 dan Afdeling 5 sudah menjadi Kebun Sawit. Ketika diflooting diperkirakan kawasan sempadan sungai yang dialihfungsikan sekitar lebih kurang 27 hektare.


Berikutnya ketika LKLH Sumut menuju Kantor PTPN3 Sei Silau pada 22 Juni 2021, di tengah perjalanan menemukan anak sungai di tengah kebun di kordinat 2⁰55'05''N 99⁰30'46''E yang memanjang dari Arah Barat (BL) Laut ke Timur Laut (TL). Kondisi Anak Sungai itu juga dialihfungsikan jadi kebun sawit, panjang anak sungai itu lebih kurang 5 Km, diperkirakan areal kawasan lindung yang dialihfungsikan sekitar 7,5 hektare.

Seharusnya, lanjut Indra, kawasan sempadan anak sungai itu dilindungi dan dijadikan kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) sesuai Prinsip RSPO dan instrumen lingkungan hidup dan anjuran yang tertuang dalam Surat Keputusan HGU.

Baca Juga :HIMMAH Segel Kantor BBPJN Kementerian PUPR di Sumut

"Kawasan resapan itu berfungsi mengatur tata air, menjaga erosi, menjaga tanah dan habitat dari flora dan fauna" tandasnya.

Halaman :
Penulis: DR Berita

Editor: admin