Under Cover

Kadis Lingkungan Hidup Sumut "Bungkam" Terkait Dugaan Pidana Lahan Hutan di Riau

DR Berita
Foto: Istimewa

Binsar Situmorang, Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Sumut.

DRberita.com | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Binsar Situmorang masih "bungkam" terkait dugaan perbuatan tindak pidana menguasai kawasan hutan produksi seluas 4000 hektar secara non prosedural di Km.18, Desa Samsam, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Binsar Situmorang diminta mau memberi ruang serta akses lebih terbuka kepada pers terkait laporan Komisi II DPRD Siak, atas dugaan alih fungsi kawasan hutan produksi di Km 18, Desa Samsam,Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.



"Kita sebagai kontrol sosial telah melayangkan wawancara secara tertulis kepada Dr.Ir. Binsar Situmorang dan juga kepada pengurus KOP-AK di Kecamatan Kandis, guna keseimbangan dan menyelaraskan pemberitaan dalam kasus alih fungsi kawasan hutan produksi tersebut, karena beberapa orang masyarakat di Kecamatan Kandis menyebutkan bahwa Dr Ir Binsar Situmorang sebagai pendiri KOP-AK beroperasi di dalam kawasan hutan produksi non prosedural, namun hingga saat ini, belum ada juga klarifikasi dari pengurus KOP-AK," ungkap Pemimpin Resaksi Kompasriau.com,T. Sitompul dalam siaran persnya diterima DRberita, Jumat 10 Juli 2020.

Baca Juga: Mahasiswa ITM Demo Tolak Dua Kubu Rektor

Sudah berulangkali upayakan untuk menemui Binsar Situmorang guna dimintai tanggapannya terkait alih fungsi lahan hutan di Kecamatan Kandist, namun kata T. Sitompul, stafnya bernama Lidia di kantor PT. Aek Natio di Jalan Setia Budi, Medan, Sumatera Utara, mengatakan belum bisa menerima tamu karena kondisi Covid-19.

"Bapak kan belum membuat janji dan kita tidak bisa terima tamu karena ada surat edaran, karena semenjak ada pandemi Covid-19 keluar surat edaran, segala hal yang ingin bertemu dengan pimpinan dibatasi. Jadi mohon maaf belum boleh ketemu sebelum ada janji," kata Sitompu menirukan.



Binsar Situmorang dikabarkan saat ini lagi sibuk menyiapkan diri untuk ikut pencalonan sebagai Walikota Pematangsiantar, Sumatera Utara pada Pilkada serentak 9 Desember mendatang.

Terkait alih fungsi kawasan tersebut, tim satgas terpadu telah melakukan pengecekan ke Koperasi Air Kehidupan (KOP-AK) dan PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Samsam Kandis, Kabupaten Siak pada tanggal 10 s/d 11 Desember 2019, yang dipimpin oleh Ketua Tim Parulian Tampubolon, SH jabatan Kasat Polhut Dinas LHK Provinsi Riau, PPNS Dinas LHK Provinsi Riau, Kanwil BPN Riau, TNI dan Dirjen Pajak Provinsi Riau.

Hasil pengumpulan bahan keterangan dan pengecekan dokumen oleh tim, diduga masih kawasan hutan produksi seluas lebih kurang 4000 hektar dan sampai saat ini belum ada pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia.



Bahwa saat ini tim masih melakukan penelitian dokumen terhadap perizinan lainnya yang dimiliki oleh Koperasi Air Kehidupan dan PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Sam-Sam Kandis, Kabupaten Siak.

Baca Juga:
Beredar Potongan Surat KPK Jadwalkan Periksa Bupati Labura dan 3 Orang Sebagai Tersangka


"Demikian disampaikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Riau, Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi, SH.SIK melalui Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Pol Andri S, SIK, MH," kata Sitompul.

Berdasarkan informasi di Kantor Dinas Koperasi Kabupaten Siak, tercatat di dalam daftar nama-nama anggota KOP-AK salah satu pendiri Binsar Situmorang, pekerjaan sebagai Pegawai Segeri Sipil (PNS).

Menurut sumber, PT Aek Natio Group beralamat kantor di Jalan Setia Budi Komplek Taman Setia Budi Indah Medan dan alamat Kantor Koperasi Air Kehidupan di Desa Samsam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau.



Binsar Situmorang disebut anak tertua dari owner pemilik yang juga warga Sumatera Utara, dan Dian Situmorang adalah anak dari B. Situmorang disebut juga sebagai ketua Koperasi Air Kehidupan di Kecamatan Kandis.

Koperasi Air Kehidupan aman beroperasi diduga secara ilegal di kawasan hutan dan mendirikan PT. Dian Anggara Persada PKS Mutiara Samsam, disinyalir dibeking oknum pejabat berpengaruh di Jakarta.


(art/drb)

Editor: Gambrenk