Under Cover

Gara-gara Antony Sinaga, Pemprov Sumut Terancam Tidak Dapat Izin Lelang Jabatan dari KASN

DR Berita
Istimewa

Pejabat Pemprovsu mewakili Gubernur Edy Rahmayadi dimintai keterangan oleh petugas Ombudsman Perwakilan Sumut.

DRberita.com | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) terancam tidak bisa melaksanakan lelang atau selesi terbuka dan rotasi/mutasi jabatan khususnya pejabat eselon 2 sampai ada jawaban dari tindak lanjut surat yang dikirim ke KASN.

Komisi Aparatur Sipil Negeri (KASN) telah menyurati Pemprovsu sebanyak ke lima kali untuk menjawab atau menindaklanjuti surat-surat yang dikirim KASN sejak tahun 2019. Surat-surat KASN tersebut terkait masalah pemberhentian ASN yang dilaporkan Antony Sinaga.



Ke lima surat KASN yang belum ditindaklanjuti Pemprovsu, yaitu Nomor B-1716/kasn/6/2020 tanggal 17 juji 2020, Nomor B-2818/kasn/8/2018 tanggal 26 Agustus 2028, Nomor B-3772/kasn/11/1019 tanggal 7 November 2019, Nomor B-413/kasn/11/2019 tanggal 29 November 2019, dan Nomor B-397/kasn/2/2020 tanggal 5 Februari 2020.

Baca Juga:
Labura Heboh, Bupati Kharuddin Syah Dikabarkan jadi Tersangka DBH PBB

Surat ke lima dari KASN yang dikirim ke Pemprovsu beromor: B-1716/kasn/6/2020 tanggal 17 Juni 2020 sebanyak tiga lembar. Dengan tembusan dikirim ke Mendagri, MenpanRB, Kepala BKN, Kepala Kantor BKN Regional VI Medan, dan pelapor.



Dalam lembaran terakhir (ke 3) surat, Ketua KASN Agus Pramusinto menegaskan tidak akan memberikan izin permohonan seleksi terbuka dan rotasi/mutasi pejabat bagi Pemprovsu.

Halaman :
Penulis: Arief Tampubolon

Editor: Gambrenk