Under Cover

Diduga Modal Rp 300 Ribu Bisa Dapat Sertifikat Tanpa Vaksinasi

DR Berita
Poto: Ilustrasi

Peduli Lindungi

DRberita.com | Upaya keras pemerintah dan elemen masyarakat lainnya dalam melawan Covid-19 ternyata tak selalu berjalan mulus. Selalu saja ada pihak pihak atau oknum oknum nakal yang mencoba meraup keuntungan pribadi dari situasi sulit yang telah mendera dunia selama hampir tiga tahun ini.


Di Kabupaten Labuhanbatu Utara, misalnya. Berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aek Kanopan, dan beberapa puskesmas, disebut-sebut ada oknum yang bisa menerbitkan sertifikat vaksin tanpa harus melalui proses penyuntikan.

Menurut sumber, praktek ini telah terjadi sejak lama, namun semakin marak dilakukan di penghujung tahun.

Sebagaimana diketahui, banyak masyarakat yang akan berpergian dalam pergantian tahun. Karena takut terhadap jarum suntik atau takut akan efek samping vaksin, banyak masyarakat yang menempuh jalan pintas dengan menyogok sejumlah uang kepada pegawai RSUD maupun puskesmas yang memiliki akses untuk menginput data vaksinasi.

BACA JUGA:
KPK: Kritik dan Optimisme Publik Dalam Pemberantasan Korupsi

Untuk membuktikan kebenaran informasi ini, wartawan dengan sejumlah tim pun melakukan investigasi mendalam ke RSUD.


Jhon Sihombing, salah seorang anggota tim yang menyamar sebagai masyarakat biasa pun mendatangi RSUD. Di sana ia menemui pegawai yang sedang asyik menghitung sejumlah uang dengan rekannya.


Kepada mereka, Jhon berpura-pura meminta bantuan untuk diuruskan sertifikat vaksin, namun dirinya tidak mau disuntik vaksin. Jhon beralasan bahwa ia phobia dengan jarum suntik.

"Ya, katanya bisa mengurus sertifikat tanpa harus disuntik vaksin. Biayanya sekitar Rp 300 ribuan," ujar Jhon kepada sejumlah wartawan.


Lebih lanjut Jhon menceritakan, usai menyepakati pengurusan vaksin dengan pegawai tersebut, Jhon diminta menunjukan kartu tanda penduduk (KTP) untuk difoto. Mereka pun saling bertukar nomor ponsel untuk kemudian dihubungi apabila sertifikatnya telah selesai.

BACA JUGA:
Jokowi: Pelayanan Publik Bukti Nyata Kehadiran Negara

Setelah menunggu sekitar satu jam, pegawai yang belakangan diketahui bernama Arni itupun menghubungi Jhon untuk memberitahukan bahwa orang yang biasa membuat sertifikat vaksin itu tidak dapat dihubungi. Pengakuan Arni melalui whatsapp, nomor ponselnya tidak aktif.


Di hadapan sejumlah wartawan, Jhon pun menelepon Arni dan masih berpura-pura meminta tolong untuk diuruskan sertifikat vaksin. "Tolonglah bu dibantu, karena saya mau pulang kampung ke Tapanuli," pinta Jhon.

Arni yang semula mengaku dapat membantu mengurus sedtifikat mendadak tidak bersedia membantu, diyakini ia mulai mencurigai penyamaran yang dilakukan Jhon. Terdengar dalam sambungan telepon ia mengatakan bahwa pengurusan sertifikat itu tak dapat dilakukan lagi.


"Ga aktif nomornya udahan, Pak. Ga bisa, karena kan. Kekmana kubilang ya..karena ini rupanya illegal. Rupanya kan, cerita demi cerita ternyata ini illegal," ujar Arni dari seberang telepon.


Arni, pegawai RSUD yang dikonfirmasi, Senin, 3 Januari 2022, tampak berbelit-belit menjawab pertanyaan wartawan. Semula ia membantah tentang keterlibatannya dalam mengurus sertifikat vaksin. "Saya tidak pernah menguruskan sertifikat vaksin, " bantahnya.


Namun ketika rekaman percakapannya dengan Jhon dikirimkan ke whatsappnya, ia pun mengaku bahwa ia pernah mendengar sertifikat vaksin itu bisa diurus. Arni juga sempat mengancam wartawan dan merasa keberatan jika kelak foto dan rekaman videonya diterbitkan dalam berita.

BACA JUGA:
Raja Makayasa Laporkan Bupati dan Wakil Bupati Palas ke KPK

Setelah konfirmasi dianggap selesai oleh wartawan, tak lama kemudian Arni pun kembali mengirim pesan whatsapp yang dinilai berbunyi sebuah penyesalan atas sesuatu tindakan yang disadarinya telah salah.


"Maaf Pak atas kesalahpahaman ini dan saya juga berterima kasih Pak semoga ke depannya tidak terjadi lagi kesalahpahaman seperti ini," tulis Arni.


Hingga berita ini ditulis, petinggi di RSUD Labura belum berhasil ditemui untuk dimintai keterangan.


Terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Labura, M. Suib yang dikonfirmasi melalui pesan whatsapp, Senin 3 Januari 2022, hanya berkomentar normatif.


"Kalau ini memang betul terjadi tentu amat kita sayangkan. Namun investigasi ini hendaknya utuh dan sempurna sehingga kita bisa mengambil langkah tindak lanjut," tulis Suib.

Penulis: Darrenz Nababan

Editor: Admin