Suara Anda

Upah Murah Buruh Marah

DR Berita
Istimewa

Demo buruh

Oleh: Willy Agus Utomo Aktivis Buruh/Tokoh Buruh Sumut


DRberita.com | Entah sudah berpakali buruh diberbagai penjuru daerah di Indonesia turun kejalan guna memperjuangkan upah layak untuk hidupnya dan keluarganya.

Biang keroknya adalah, penetapan upah Minimum di Indonesia yang sudah ditandatangani oleh kepala daerah yakni para Gubernur terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk tahun 2022 sudah final diketok akhir November 2021 yang lalu.


Diketahui kenaikan upah buruh untuk tahun 2022 ini menuai protes keras dari seluruh buruh di Indonesia, pasalnya kenaikan upah yang hanya rata - rata bekisar 1 persen tersebut, dinilai para buruh sangat tidak memanusiakan kaum buruh, bahkan jauh dari kata kata upah layak bagi kaum buruh Indonesia.

BACA JUGA:
Penggiat Anti Korupsi Sumut Peringati HAKORDIA 2021 Depan Kantor Gubsu

Protes buruh melalui aksi turun kejalan hingga seruan mogok kerja Nasional menolak upah murah hingga kini masih terus mewarnai penjuru tanah air.

Yah hal ini dilakukan buruh, karena memang kondisi pengupahan bagi buruh sudah diusik pemerintah, upah sebagai urat nadi penghidupan bagi buruh dan keluarganya terus dikebiri sejak pemerintahan bapak Jokowi, lihat saja UU Ketenagakerjaan yang mengharuskan upah buruh dihitung berdasarkan penghitungan komponen hidup layak kaum buruh meliputi sandang pangan papan dan biaya sosialnya kini berubah drastis menjadi pengihutungan variabel konsumsi perkapita wilayah masing masing melalui data Badan Pusat Statistik (BPS), tidak saya panjangkan disini, intinya dari peraturan yang lama sebelum keluar peraturan baru hari ini tentang pengupahan, sudah jelas upah buruh Indonesia sudah sangat tergerus jauh.


Kemarahan buruh masih belum larut, justru hari ini aksi masih terus berlanjut.


Namun lagi lagi pemerintah tidak bergeming dan masih tetap dengan kemauannya sendiri, bahkan pemerintah dalam kesempatannya selalu mengatakan penetapan upah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Undang Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang pengupahan.


Seperti tidak menyahuti aksi unjuk rasa kaum buruh, Menteri Tenaga Kerja Idah Fauziyah dalam keterangan persnya kepada media, justru menyampaikan, upah buruh Indonesia sudah terlalu tinggi dibanding beberapa negara Asia lainya.


Kata yang terlontar dari Menteri yang harusnya melindungi dan mensejahterahkan buruh itu, justru menambah murka para buruh, akibatnya tidak sedikit para buruh menuding Menteri Tenaga Kerja hari ini sejatinya adalah sebagai "menteri para pengusaha", hal ini terkuak dalam aksi aksi buruh diberbagai daerah selain menuntut upah layak para buruh juga menuntut Presiden Jokowi agar Mencopot Ida Fauziyah sebagai menteri tenaga kerja.

Tidak hanya Idah Fauziyah, Menteri Investasi Bahlil Lahdalia juga ikut menimpali aksi-aksi buruh dengan nada miring, Bahlil dalam komentarnya meminta agar para buruh dapat berjiwa besar untuk menerima kenaikan Upah tahun 2022 yang sudah ditetapkan pemerintah.


Lagi - lagi pernyataan Bahlil itu melukai hati kaum buruh, yang mengatakan justrus selama pemerintahan Jokowi kaum buruh sudah mengalah dan menderita, dan upah murah sudah berlangsung sejak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia.

BACA JUGA:
Nama Anggota DPR RI Dicaplok Palsukan SHM di BPN Deliserdang

Atas penyataan kedua menteri tersebut, buruh menuding pemerintah hari ini kompak satu kata untuk "memiskinkan kaum buruh Indonesia" sehingga tidak jarang, dalam setiap orasi buruh di aksi unjuk rasanya kerap terlontar kata-kata "lawan rezim upah murah"


Pertanyaan nya sekarang, sampai kapan buruh akan protes dan turun kejalan untuk menuntut upah layak mereka?


Lantas sampai kapan pula pemerintah dapat bertahan dengan sikap cuek bebeknya, ditengah aksi aksi buruh yang semakin marak seantero negri ini ?


Aksi-aksi buruh jika dibiarkan terus berlanjut, bisa saja akan berdampak buruk bagi dunia usaha, terganggunya iklim perekonomian bahkan menggangu stabilitas bangsa ini.


Mengutip tulisan Herdiansah Hamzah, Indonesia sejatinya memiliki tujuan dan cita-cita besar yang bukan hanya menyangkut kesejahteraan Bangsa Indonesia sendiri, tetapi juga kesejahteraan seluruh umat manusia didunia, yakni penghapusan penghisapan manusia atas manusia lainnya dan penindasan bangsa atas bangsa lainnya.


Dan untuk mencapai tujuan dan cita-cita tersebut, maka seluruh elemen Bangsa dituntut untuk memberikan sokongan yang besar pula. Salah satu elemen penting dalam upaya mencapai tujuan ini adalah kaum buruh. Tidak hanya karena posisinya yang vital dalam berbagai sektor kehidupan, namun juga karena jumlahnya yang besar secara kuantitas.


Buruh merupakan kekuatan penting dalam membangun Bangsa dan Negara. Buruh adalah sokoguru (tiang utama) yang akan menentukan perjalanan suatu Bangsa menuju kehidupan yang jauh lebih baik.

Dalam sebuah kesempatan pidatonya, Soekarno menegaskan bahwa, revolusi Indonesia pun mempunjai sokoguru sokoguru. Dari pada sokoguru-sokoguru Revolusi Indonesia ini dua adalah amat penting, yaitu sokoguru buruh, Sokoguru tani.


Artinya, djikalau Revolusi Indonesia itu tidak didjalankan, tidak terpikul, tidak dilaksanakan oleh kaum buruh, dia akan gugur, djikalau tidak didjalankan, tidak dipikul, tidak dilaksanakan oleh kaum tani, gugurlah Revolusi itu.

BACA JUGA:
Ciputra Jangan Serakah, Hargai Komnas HAM Terkait Sengketa Lahan Citraland Helvetia

Akhir kata, Pemerintah sudah sewajarnya mengajak elemen buruh untuk duduk bersama, membahas dan mencari jalan solusi terhadap tuntutan kaum buruh terkait upah layak mereka.


Jangan biarkan sampai jatuh korban, jangan biarkan sampai stabilitas ekonomi lumpuh, jangan biarkan sampai kita semua menjadi bangsa yang membiarkan penderitaan rakyatnya.

Penulis: DR Berita

Editor: Admin