Suara Anda

Siapa Sebenarnya Barisan Sakit Hati di UIN Sumut?

DR Berita
DRberita

Kampus UIN Sumut.

DRberita.com | Kampus UIN Sumut belakangan ini terus menjadi perhatian publik dan penegak hukum. Sejumlah persoalan terus bermunculan, mulai dugaan tindak pidana korupsi hingga perebutan posisi rektor untuk prideo 2020-2024.

Pertanyaannya, siapakah barisan sakit hati yang ada di internal kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumut) tersebut?

Alumni UIN Sumut Rahmad Ritonga melalui rilisnya yang dikirim ke redaksi DRberita, Selasa 26 Mei 2020, menyeritakan kecurigaannya bahwa adanya barisan sakit hati.

Baca Juga: Gratis, Pendaftaran PPDB SMA/SMK Negeri di Sumut Mulai Dibuka Secara Online

Rahmad mengatakan, saat ini Rektor UIN Sumut Prof. Saidurrahman telah mengambilalih semua peran dan kebijakan yang ada di bekas tempat kuliahnya itu.

"Tahun 2016 hingga pertengahan 2018 (priode pertama) Saidurrahman, ia diam. Kini dia sudah sadar, Selama itu mungki dia belum tahu jadi sekarang main sendiri," katanya.

Rahmad menyeritakan, Saidurrahman menjadi rektor di UIN Sumut, sejak tahun 2016. Saat itu adalah priode pertamanya. Sejumlah orang pun diangkatnya untuk membantu kerjanya, mulai wakil rektor, dekan, wakil dekan, kepala jurusan, hingga pejabat non struktural yaitu bendahara.


Berjalannya waktu, di pertengahan tahun 2018, mulai terjadi pergesekan di internal kampus UIN Sumut. Ditambah lagi adanya bisikan-bisikan dari para oknum penjilat, hingga akhirnya kelompok awal yang mengawal Saidurrahman menjadi rektor pun jadi terbuang.

Akibat pergesekan tersebut, bau menyengat pun keluar dari dalam kampus UIN Sumut. Baunya itu adalah dugaan tindak pidana korupsi. Pada pertengahan 2019, bau itu mulai diteriaki oleh sejumlah oknum ke lembaga penegak hukum melalui LSM yang melakukan aksi unjuk rasa.

Bau menyengat dugaan tindak pidana korupsi di UIN Sumut mulai tercium oleh para penegak hukum di daerah maupun di pusat. Pada akhir 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun turun melakukan penyelidikan.

Tidak hanya KPK, anggota Komisi IX DPR RI pun ikut turun ke kampus UIN Sumut, mencari tahu asal-usul penyebab bau tersebut.

"Masih teringat di benak kita, KPK saat itu pernah masuk ke kampus UIN Sumut. Mereka mengambil dokumen-dokumen pembangunan gedung mangkrak, karena bau dugaan tindak pidana korupsinya sangat menyengat. Ditambah lagi anggota DPR RI dari komisi sembilan datang meninjau pembangunan gedung mangkrat, lengkap sudah," kata Ketua PC PMII Kota Medan ini.

Masuk tahun 2020, posisi Saidurrahman sebagai Rektor UIN Sumut, mulai terasa nyaman. Tidak ada lagi gesekan, semua seakan diam untuk menanti prosesi pergantian rektor priode 2020-2024. Tapi sialnya, muncul berita pemeriksaan Saidurrahman oleh penyidik Tipikor Polda Sumut.


"Yang kita tahu, memang KPK sudah melakukan supervisi ke Polda Sumut, dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung mangkrak tersebut. Kita juga tahu, sejumlah oknum sudah diperiksa sebagai saksi, termasuk BPKP Perwakilan Sumut juga sudah melakukan penghitungan kerugian negara pada gedung mangkrak, berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Sumut. Ditambah lagi keterangan ahli sudah didapat," tutur Rahmad.

Terakhir, kebijakan Prof. Saidurrahman sebagai Rektor UIN Sumut di tengah wabah Virus Corona (Covid-19). Yaitu, kata Rahmad, realokasi anggaran penanggulangan penyebaran Covid-19 sebesar Rp 2 miliar lebih, yang dinilai tidak masuk akal.

Masalahnya, saat ini mahasiswa dirumahkan dan kuliah dilakukan dengan sistem daring. "Siapa sebenarnya yang diuntungkan, atau memang sengaja mainan itu diciptakan untuk popularitas?" tanya Rahmad Ritonga. (art/drb)

Baca Juga: Lamban Keluar, Proses Test Sweb PDP Covid-19 di Medan Mendapat Protes

Editor: Gambrenk

Sumber: Pers Rilis