Suara Anda

Rangkap Jabatan Para Komisaris BUMN

DR Berita
Istimewa

Kantor Kementerian BUMN, Jakarta.

DRberita.com | Ombudsman RI mencatat, terdapat 397 komisaris di perusahaan BUMN yang rangkap jabatan pada tahun 2019. Sementara 167 komisaris rangkap jabatan di anak usaha BUMN.

Dikutip dari kumparan.com, Senin 29 Juni 2020, Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengatakan, indikasi rangkap jabatan di posisi dewan komisaris ini akan dikonfirmasi kepada Kementerian BUMN.

"Pada tahun 2019, komisaris terindikasi rangkap jabatan ini sebanyak 397 pada BUMN. Dan juga kami diberikan data ada 167 anak perusahaan terindikasi (rangkap jabatan) karena butuh divalidasi," ungkap Alamsyah saat melakukan konferensi pers virtual, Minggu 28 Juni 2020.

Baca Juga:
Rombongan Petani SPSB Sumut Jalan Kaki ke Jakarta Jumpai Jokowi


Alamsyah menuturkan, adanya rangkap jabatan ini berpotensi merugikan negara karena akan ada sifat conflict of interest atau konflik kepentingan. Untuk itu, pihaknya akan terus memperhatikan proses rekrutmen BUMN.

Saat ini, terdapat 142 BUMN yang bergerak di berbagai sektor. Namun hanya 15 BUMN yang menyumbangkan kontribusi kepada 76 persen pendapatan sebesar Rp 210 triliun pada tahun lalu.

"Mayoritas komisaris ditempatkan di BUMN yang tidak memberikan pendapatan signifikan, bahkan beberapa merugi. Mereka juga memiliki rangkap penghasilan," lanjutnya.

Baca Juga:
Kasus Dugaan Monopoli Proyek, Oknum Direksi PTPN I Langsa Dilaporkan ke Kejati Aceh


Ombudsman menilai rangkap jabatan komisaris di tubuh perusahaan BUMN berpotensi melanggar hukum. Yaitu berbenturan dengan Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dalam aturan itu, pelaksana pelayanan publik dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. "Pembiaran berpotensi berbenturan regulasi UU pelayanan publik," urai Alamsyah.

Selain itu, rangkap jabatan ini juga melanggar Pasal 33 huruf B UU Nomor 19 tentang BUMN. Pasal dalam UU itu berbunyi anggota dewan komisaris dilarang memangku rangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Baca Juga:
DKSU Dukung Wagub Sumut Pindahkan Taman Budaya ke PRSU

Lalu, rangkap jabatan ini juga berpotensi benturan dengan regulasi lainnya seperti UU Nomor 34 Pasal 41 ayat 1 Tahun 2002 tentang TNI, UU Nomor 2 pasal 28 ayat 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, dan Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2015. "Orang Indonesia paling jago. Kalau sudah ada interest UU bisa dibuat 1.000 tafsir," serunya.


(art/drb)

Editor: Gambrenk