Suara Anda

Pulp and Paper di Tengah Covid 19: Kebijakan Pemerintah, Kejahatan, Deforestasi hingga Penyandang Dana

DR Berita
Foto: Ilustrasi

DRberita.com | Di tengah pamdemi Covid-19, kebijakan pemerintah tidak berubah untuk korporasi di sektor hutan tanaman industri Pulp and Paper yang pasokan kayunya berasal dari merampas wilayah adat, kriminalisasi masyarakat adat, merusak ekosistem keanekaragaman hayati, membakar hutan dan lahan, mengemplang pajak hingga penyandang biaya terus menggelontorkan dana jumbo yang membuat korporasi terang benderang melakukan kejahatan.


Kehadiran PT. TPL di Tanah Batak juga melahirkan banyak persoalan. Ketegangan dan konflik agraria terus meningkat di areal konsesinya. Masyarkat Adat (MA) pun terus melawan klaim perusahaan di wilayah adat mereka. Di tengah konflik yang tak terselesaikan, berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang hadir dengan tiba- tiba juga menambah persoalan. Terbaru penunjukan Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai Areal Pengembangan Program Food Estate.



Ada 23.225 hektar di Humbang Hasundutan yang dialokasikan untuk Areal Food Estate. Negara mengklaim bahwa status areal tersebut merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi (20.354 ha) dan hutan produksi terbatas (2.871 ha). Sekitar 16.000 hektar areal ini merupakan pengurangan luas konsesi PT. TPL. Di sisi lain, masyarakat adat juga mengakui itu merupakan wilayah adat.


BACA JUGA :MOI Kirim Surat ke Jokowi, Minta Jurnalis Divaksin Covid-19 Lebih Awal


Ada dua komunitas masyarakat adat yang saat ini berjuang mempertahankan wilayah adat mereka di areal tersebut, yakni Komunitas Masyarakat Adat Pandumaan Sipituhuta dan Komunitas Masyarakat Adat Pargamanan Bintang Maria-Parlilitan. Selain berpotensi meningkatkan konflik agraria, program strategis nasional ketahanan pangan ini juga berpotensi menimbulkan deforestasi.



"Penetapan Hutan Adat Pandumaan Sipituhuta seluas 2.383 hektar oleh KLHK pada 30 Desember 2020 lalu membingungkan dan mengecewakan Masyarakat Adat Pandumaan Sipituhuta, karena secara sepihak pemerintah mengalokasi 2.051 hektar wilayah adat mereka yang menjadi areal ketahanan pangan. Padahal di areal 2051 hektar tersebut, dari pendataan yang dilakukan 25 Januari lalu, terdapat sekitar sejutaan pohon kemenyan. Masyarakat adat menolak hutan kemenyan mereka dijadikan areal ketahanan pangan," kata Delima Silalahi, Direktur KSPPM.


Halaman :
Editor: admin

Sumber: Rilis