Suara Anda

Pokja Pemkab Tapsel Diminta Profesional Menangkan Rekanan Tender

DR Berita
Poto: Istimewa

Syawaluddin Harahap

DRberita.com | Lembaga Penyedia Sistem Elektronik (LPSE) Kabupaten Tapanuli Selatan telah menayangkan paket pekerjaan yang ditenderkan secara elektronik sebanyak 126 paket yang menyebar di seluruh wilayah kabupaten tapanuli bagian selatan.


Bahkan paket paket yang ditenderkan tersebut ada yang berlokasi di Kabupaten Padang Lawas Utara. Atas penyelenggaraan tender pengadaan barang jasa tersebut adalah wujud dari pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan serta realisasi APBD Tahun Anggaran 2022.


Atas penggunaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang diperuntukkan untuk pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagai kontrol sosial dari masyarakat, Tokoh Pemuda sekaligus aktivis dan juga Penasehat Ima Tapsel Syawaluddin Harahap menyampaikan dan mengingatkan penyelenggara tender yakni Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaaan Barang/Jasa (Kabag ULP) Kabupaten Tapanuli Selatan serta Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan agar bertindak secara profesional, proforsional, dan sesuai tugas fungsinya untuk melahirkan penyedia barang/jasa yang berkompeten.

BACA JUGA:
Walikota Medan Digugat ke Pengadilan Negeri Gegara Pos Ambai Coffee

"Menghimbau kepada pihak terkait Kabag ULP dan Pokja Pemilihan beserta Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, agar tidak melakukan persekongkolan, mufakat jahat, serta tidak menyalahkan wewenangnya dan jangan sewenang wenang memenangkan pihak penyedia tertentu," tegas Syawal Harahap dalam siaran persnya, Kamis 9 Juni 2022.

Menurut Syawal, berdasarkan pantauan pada LPSE Tapsel terlihat banyak kejanggalan di antaranya Pokja Pemilihan kerap memenangkan penawaran penyedia yang memiliki nilai penawaran tertinggi, seperti Pembangunan Gedung Kantor Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan di Kecamatan Sipirok, Pembangunan Puskesmas Muara Tais, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bendung, Jaringan Irigasi Saba Bolak di Desa Hajoran Kecamatan Padang Bolak.


"Kemudian, lanjutan Pembangunan Rumah Dinas Kejari Tapanuli Selatan di Kecamatan Sipirok," terangnya.


Sehingga berdasarkan hal tersebut, Syawal meminta dan mengimbau Pokja Pemilihan agar ke depannya atau tender paket yang sedang berjalan lebih selektif untuk memenangkan/menunjuk penyedia.


"Memang benar secara aturan hukumnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pokja melakukan tahapan evalusi tidak semena-mena langsung mengevaluasi atas harga penawaran ter-rendah, dan kita pahami juga dimana pokja dalam melakukan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan evaluasi harga penawaran, namun yang sering terjadi oleh Pokja selalu mencari kesalahan kesalahan kecil pada tahapan evaluasi teknis guna penawaran terendahnya tidak lagi dilakukan evaluasi, meskipun penawaran tersebut terendah dan memiliki nilai kewajaran," bebernya.

"Sehingga peserta yang memiliki nilai penawaran tinggi melenggeng dapat dimenangkan karena telah diluluskan pada tahapan evaluasi teknis," sambungnya.


Lebih lanjut Syawal harahap menyampaikan akan terus menerus memantau perkembangan dan hasil dari peyelenggaraan tender Pemkab Tapsel, dan dengan tegas menyampaikan kepada pihak yang bertanggungjawab dalam pengadaan barang/jasa, ini nantinya akan dibuatkan resume dalam bentuk laporan pengaduan ke KPPU dan instansi penegak Hukum lainnya, dengan tujuan agar dokumen dokumen penawaran yang dimenangkan oleh Pokja dengan harga penawaran tinggi dapat dilakukan pembedahan dokumen penawaran harga terendah yang di kalahkan oleh Pokja.

BACA JUGA:
BPK RI Terima Laporan Dugaan Korupsi Pembangunan Pendopo Rumah Dinas Bupati Batubara

"Penyedia barang/jasa yang mengikuti tender pemerintah juga secara hukum harus mempertanggungjawabkan keabsahan dokumen penawarannya maupun lampiran lampirannya, karena kami juga memperoleh informasi dimana ada beberapa perusahaan yang dimenangkan oleh Pokja atas giringan dan dugaan ada menggunakan lampiran atau dokumen palsu," pungksnya.

Penulis: DR Berita

Editor: Admin