Suara Anda

Pilkada Serentak 2020, Sulitnya Mencari Pemimpin?

DR Berita
Foto: Istimewa

Nasky Putra Tandjung

Penulis: Nasky Putra Tandjung

Alumni Indef School Political of Ecomony Angkatan 28 Jakarta


DRberita.com | Rasanya baru beberapa bulan yang lalu kita melewati hiruk pikuk perpolitikan yang melelahkan dalam menentukan calon Presiden beserta Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) maupun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik ditingkat Pusat hingga ditingkat provinsi sampai ke tingkat kabupaten/kota. Sekarang suhu perpolitikan akan mulai kembali memanas menyusul pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 di 270 daerah di Indonesia.



Dalam konteks ini, mencari pemimpin kepala daerah yang berintegritas atas nama kepentingan rakyat menjadi hal yang sangat penting agar proses demokrasi tidak tercederai oleh perilaku-perilaku calon kepala daerah terpilih nantinya. Sudah cukup demokrasi kita dirongrong oleh para elit nasional melalui sejumlah produk-produk kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Namun praktek-praktek politik yang bekerja dalam rezim pemilu seringkali membuat rakyat tidak percaya bahwa pilkada akan menghadirkan calon-calon kepala daerah yang memiliki integritas dan kapabilitas. Rentetan kepala daerah yang masuk dalam daftar nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin mempertegas bahwa pemilu hanya soal tarik menarik kekuasaan dan berebut jabatan. Ketika pemilu berlangsung, rakyat dimobilisasi oleh para calon-calon kandidat kepala daerah dengan menjual ragam janji-janji (politis) kesejahteraan. Namun pasca pemilu, rakyat semakin tereksklusi dan kerap kali menjadi korban atas perilaku kepala daerah yang tidak amanah dan bertanggung jawab.



Melalui hemat penulis ada beberapa kejanggalan yang sulit untuk mencari calon-calon kepala daerah yang berintegritas, dapat kita lihat, baca dan nilai secara bersama-sama dari realitas politik apa yang terjadi sebelum hari pemilihan (pre election).


Baca Juga :Asuransi MAG Sebar 92 Fasilitas Cegah Covid-19


Pertama, Pilkada hanya menjadi arena pertarungan politik bagi para elit yang memiliki modal finansial yang besar. Hal ini yang menegaskan bahwa fenomena berkembang biaknya dinasti politik. Kita lihat aja secara seksama bahwa ada beberapa anggota keluarga (family) dari para pejabat pelan-pelan mulai memperluas jejaring kekuasaannya lewat pintu pilkada. Pada pilkada 2017 lalu, sekitar 12 daerah dimenangkan oleh dinasti politik. Pada tahun ini sekitar 15 kerabat elit di pilkada 2020 ini juga ikut mengusungkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil calon kepala daerah sumber tempo ini yang terdata ya belum lagi yang terdata. Belum lagi dari petahana menurut sumber dari tribunnews ada sekitar 224 kepala daerah (petahana) juga bakal ikut berkompetisi di pilkada serentak 2020.



Halaman :
Editor: Bornok

Sumber: Rilis