Suara Anda

Pelantikan Akhyar: Hak Normatif Warga Kota Medan Tidak Terpenuhi

DR Berita
Foto: Istimewa

Shohibul Ansor Siregar

DRberita.com | Kekuatan politik lokal terbelah setelah politik nasional dan birokrasi pemerintahan ada di balik dan sekaligus di dalam keterbelahan itu.


Demikian dikatakan Akademisi Sosial Politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar menanggapi pelantikan Akhyar Nasution, sebagai Walikota Medan defenitif, Jumat 12 Februari 2021.


BACA JUGA :Kanwil Kemenag Sumut Terima Laporan Tahunan DDW


"Saya kira itulah penyebab hak normatif warga Kota Medan untuk memiliki seorang walikota defenitif tidak terpenuhi sekian lama. Mestinya begitu vonis pengadilan berkekuatan hukum tetap terhadap Walikota Medan Tengku Dzulmi Eldin, proses pelantikan penggantinya, Akhyar Nasution segera dilakukan dan kalau ditanya berapa lama waktu yang diperlukan untuk itu, saya akan mengatakan tak lebih dari satu pekan atau tujuh hari kerja saja," kata Shohibul.



Menurutnya, Indonesia tidak menyadari bahwa fenomena ini bukan urusan terkait Akhyar Nasution pribadi saja, atau Kota Medan dan rakyatnya, akan tetapi juga menyangkut agenda demokratisasi di Indonesia yang sangat terganggu.


"Tetapi faktanya, Indonesia lebih memilih risiko drop dalam skor indeks demokrasi yang tentu saja menjadi perhatian dunia Internasional. Dampaknya akan sangat luas baik dalam hubungan diplomatik maupun perdagangan dan kerja sama lainnya dengan dunia global," jelasnya.



Lebih jauh sah untuk dicatat oleh sejarah, lanjut Shohibul, dengan fenomena ini sistem dan budaya politik Indonesia dengan sendirinya tanpa alasan yang jelas, berusaha menghindari untuk berurusan dengan kebesaran tokoh Akhyar Nasution dan sekaligus juga mendiskriminasinya serta berusaha agar tidak dapat menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya sebagai Walikota Medan. Dihasilkan oleh mekanisme sah sesuai undang-undang, yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan regulasi turunan lainnya.


"Dalam kebesaran tokoh Akhyar Nasution dan dalam kapasitasnya sebagai Walikota Medan, saya mohon beliau dalam tiga hari ini menetapkan Lapangan Merdeka Medan dan semua gedung dan kawasan bersejarah di sekitar Jalan Sutomo/Jalan Veteran Medan (yakni Gedung Nasional Medan, Eks Sekretariat Negara Sumatera Timur, Tugu Apollo, Eks Gedung Olahraga, Tatengger Perang Medan Area dan Eks Sekretariat PSMS Medan) sebagai kawasan dan bangunan Cagar Budaya," sebut Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumut (LHKP-PWMSU) ini.



Ditegaskannya, hal tersebut penting dilakukan sebagai bentuk kepeduliannya kepada Kota Medan.


BACA JUGA :Jovan Bantah Pernyataan Max Sopacua


"Itu penting untuk meninggalkan sebuah legacy bagi warga Kota Medan yang sekaligus menandai betapa cintanya beliau (Akhyar) kepada bangsa dan negaranya dengan pemberian apresiasi kepada semua warisan sejarah perjuangan di Kota Medan," tegasnya.




art/drb

Editor: admin

Sumber: Rilis