Suara Anda

LSM Perintis Sarankan UU ITE Jadi Perdata

DR Berita
Foto: Ilustrasi

UU ITE

DRberita.com | LSM Perintis menolak keras pemberlakuan Undang Undang Informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE), karena sangat jelas melanggar dan bertabrakan dengan Pancasila, UUD 1945, dan Azas Demokrasi di Indonesia.



"Kalau memang negara ini sudah tidak lagi menganut Azas Demokrasi maka biar rakyat pun tahu, sehingga azas apa yg saat ini dipakai oleh negara kita saat ini," ujar Ketua Umum DPP LSM Perintis Hendra Silitonga dalam keterangan tertulis, Minggu 6 Juni 2021.


BACA JUGAGubernur Sumbar Dukung Ruhana Kuddus Award Untuk Wartawati Terbaik


Karena, lanjut Hendra, bila melihat fenomena maraknya korban rakyat akibat terjerat UU ITE itu sangat banyak dan terus akan bertambah.



"Jadi saya sangat apresiasi dan sependapat dengan pernyataan bung Rocky Gerung agar UU ITE tersebut direvisi," ujar Mantan Aktivis 98 ini.



Dikatakannya, seharusnya UU ITE itu lebuh afdol sebagai bentuk pelanggaran ringan dan masuk golongan keperdataan, apalagi saat ini negara lagi mengalami krisis keuangan dan bingung menghadapi utang yang terus menggunung.


Jadi bila arahnya ke perdata maka bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi denda uang yang nantinya diatur dalam peraturan pemerintah (PP). Sehingga dalam hal ini negara akan terbantu dari segi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).


BACA JUGAEdy Ingin Wilayah Kota Medan Diperluas


Bayangkan, sudah lebih ribuan orang yang kena jeratan Batman UU ITE. Maka bila undang undang kontroversial itu segera direvisi dan dialihkan ke perkara perdata, maka untuk 1 orang yang terjerat itu bila nantinya dibebani kewajiban denda Rp 1.000.000 saja, bila dikalikan 1000 orang, sehingga pemasukan ke kas negara sebesar Rp 1.000.000.000.



Halaman :
Penulis: DR Berita

Editor: admin