Suara Anda

Kuasa Ilegal di Kawasan Danau Toba, Menteri LHK Harus Cabut Izin PT. TPL

DR Berita
Istimewa

Ilegal loging di kawasan Danau Toba

DRberita.com | Aliansi Gerak Tutup TPL mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus segera menutup operasional PT. Toba Pulp Lestari (TPL).


Temuan investigasi KSPPM, AMAN Tano Batak, bersama Jikalahari menemukan operasional PT. TPL dinilai bertindak secara illegal, melanggarperaturan perundang-undangan, merusak lingkungan hidup dan merampas hutan tanah adatmasyarakat adat.

"Kita meminta Menteri LHK untuk tegas menyelesaikan persoalan PT TPL di tanah batak. Sangat banyak kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat adat batak yang disebabkan oleh operasional PT TPL," Kata Roki Pasaribu, dari KSPPM dalam siaran persnya diterima wartawan, Rabu 14 Juli 2021.

Baca Juga :Tergugat Bayar Rp 1,610 Juta, Lapangan Merdeka Medan Jadi Cagar Budaya

Sepanjang 2-16 Juni 2021, lanjut Roki, KSPPM, AMAN Tano Batak, bersama Jikalahari melakukan investigasi di sektor Tele, Habinsaran, Padang Sidempuan, dan Aek Raja, mendapatkan temuan lapangan dan dugaan pelanggarannya.

Pertama, areal kerja atau konsesi PT TPL illegal. Konsesi PT TPL berada di atas Kawasan Hutan dengan Fungsi Lindung (HL), Fungsi Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK), dan ArealPenggunaan Lain (APL) tidak dibenarkan merujuk pada UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.


Hasil overlay GIS tim Jikalahari mencatat kawasan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau IUPHHKHT PT TPL dengan fungsi kawasan hutan menunjukkan areal PT TPL berada dalam kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 11.582,22 hektar, Hutan Produksi Tetap (HP) 122.368,91 hektar, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 12.017,43 hektar, Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) 1,9 hektar dan Areal Penggunaan Lain (APL) 21.917,59 hektar.

Baca Juga :Ijeck Janji Tindaklanjuti Kasus Anggota DPRD Deliserdang dan Pelakornya

Dari luas izin atau legalitas PT. TPL seluas 188.055 hektar, setidaknya 28 persen atau 52.668,66 hektar adalah ilegal karena berada di atas HL, HPK dan APL.


Kedua, PT. TPL melakukan penanaman dalam kawasan Hutan Lindung di konsesinya. Areal yang seharusnya menjadi kawasan yang dilindungi, justru diubah PT. TPL menjadi areal produksi.

Ditemukan adanya penanaman eukaliptus yang berdekatan dengan tanaman hutan alam. Tim investigasi tahun 2021 menemukan telah ditanami eukaliptus Sekitar 318 meter dari jarakpenebangan tahun 2017. Artinya, tanaman eukaliptus yang ditemukan tim Investigasi 2021 bekas kayu alam yang ditebang oleh PT. TPL.


Penebangan hutan alam kemudian ditanami eukaliptus bertentangan dengan UU No 18 Tahun 2013sebagaimana diubah dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 36 No 12 yang mengubah ketentuan Pasal 82 ayat 3 huruf a, b dan c.

Halaman :
Penulis: DR Berita

Editor: Admin