Suara Anda

Ketua DPI: Legalitas Wartawan Sah Lewat Organisasi Pers

DR Berita
Foto: Istimewa

Ketua DPI Hence Mendagi.

DRBerita.com | Dewan Pers Indonesia (DPI) untuk pertama kalinya mebuat siaran pers ke seluruh pemimpin redaksi dan wartawan di seluruh Indonesia.


Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring DPI, hampir sebagian besar wartawan hanya dibekali kartu pers dari medianya masing-masing saat meliput berita.



"Padahal, dengan kondisi seperti itu wartawan sangat rentan dikriminalisasi dan mendapat perlakuan diskriminatif dari pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat pemberitaan. Praktis tidak ada jaminan perlindungan hukum bagi wartawan. Tak jarang wartawan sering dilaporkan ke polisi dan dipenjara karena menulis berita tapi tidak didampingi organisasi pers," kata Ketua DPI Hence Mendagi dalam siaran pers diterima redaksi, Rabu 12 Agustus 2020.


Baca Juga :Ground Breaking Pembangunan Sport Center Langkah Mundur Penyelesaian Lahan Eks HGU PTPN2


Menurut Mandagi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 7 Ayat (1) disebutkan, wartawan bebas memilih organisasi wartawan, dan Pasal 8 disebutkan, dalam menjalankan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum, sehingga dengan demikian syarat seseorang menjadi wartawan adalah harus menjadi anggota di organisasi wartawan.



Halaman :
Editor: Bornok

Sumber: Pers Rilis