Suara Anda

KASN Selesai: Antony Bergaya Edy Tak Berdaya

DR Berita
Foto: Istimewa

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.

DRberita.com | Proses panjang gugatan ke KASN akhirnya selesai. Antony Sinaga kembali menjabat eselon tiga. Meski ditempatkan jauh dari Kota Medan, di Kepulauan Nias.

Antony Sinaga cukup senang telah dilantik. Ia mengapresiasi sikap Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang berjiwa besar. Bukti jawaban surat KASN yang ke lima dilakukan dengan perbuatan.



Kepada wartawan, Rabu 15 Juli 2020, Antony dengan penuh gaya mengatakan sangat puas dengan keputusan yang dibuat Edy Rahmayadi. "Saya puas, sangat-sangat puas. Saya puas karena Pak Gubernur memberikan amanah kepada saya kembali untuk bisa mengabdi kepada rakyat," katanya.

Baca Juga:
Ini Tahapan Pilkada Serentak 2020 Yang Baru Bedasarkan PKPU No. 5 Tahun 2020


Antony juga mengucapkan terima kasih kepada Edy Rahmayadi yang memberikannya kesempatan pada dirinya untuk membantu Pemprov Sumut dalam mewujudkan visi misi membangunan Sumatera Utara.

"Itu otoritas pimpinan. Apapun perintah pimpinan kita siap menjalankan. Jadi terima kasih atas kepercayaan ini dan tugas ini akan saya emban dengan sebaik-baiknya," kata Antony.



Pelantikan Antony Sinaga ini merupakan "syarat' bagi Gubernur Edy Rahmayadi untuk bisa kembali melakukan lelang dan rotasi pejabat eselon dua Pemprov Sumut. Setalah sebelumnya mendapatkan surat KASN yang ke lima berisikan "ancaman" tidak akan memberikan izin lelang dan rotasi.

Surat ke lima KASN yang diterima Edy Rahmayadi yaitu beromor: B-1716/kasn/6/2020 tanggal 17 Juni 2020, sebanyak tiga lembar. Dengan tembusan ke Mendagri, MenpanRB, Kepala BKN, Kepala Kantor BKN Regional VI Medan, dan pelapor.

Dalam lembaran terakhir atau ke tiga surat, Ketua KASN Agus Pramusinto menegaskan tidak akan memberikan izin permohonan seleksi terbuka dan rotasi/mutasi pejabat bagi Pemprov Sumut.



"Apabila rekomendasi ini belum saudara tindak lanjuti maka permohonan rekomendasi yang ditujukan kepada ketua KASN terkait dengan permohonan seleksi terbuka dan rotasi/mutasi belum dapat kami penuhi," tegas Agus Pramusinto.

Sebelumnya, empat surat KASN lainnya diterima Edy yaitu Nomor B-2818/kasn/8/2018 tanggal 26 Agustus 2028, Nomor B-3772/kasn/11/1019 tanggal 7 November 2019, Nomor B-413/kasn/11/2019 tanggal 29 November 2019, dan Nomor B-397/kasn/2/2020 tanggal 5 Februari 2020.

Namun, surat ke lima KASN itulah yang membuat Edy tak berdaya. Mau tak mau Edy harus melantik Antony Sinaga ke posisi jabatannya yaitu eselon tiga, agar bisa membuka lelang dan rotasi jabatan eselon dua. Tapi bagaimana hasil lelang atau seleksi sembilan OPD yang tidak ditindaklanjuti dengan pelantikan?



KASN harus bersikap adil dalam membuat keputusan. Laporan tidak dilantiknya 9 Kepala OPD yang selesai seleksi atau lelang juga sudah masuk ke KASN. Ini bagaimana?

Memang diketahui, Pemprov Sumut dalam waktu dekat ini harus menyiapkan 23 Penjabat (Pj) kepala daerah kabupaten/kota yang ikut pesta demokrasi pemilihan kepala daerah pada 9 Desember. Apa lagi dalam tempo waktu sampai dengan bulan Desember, ada penambahan 8 Kepala OPD yang pensiun. Ini jugalah yang membuat Edy harus "menyerah" dengan Antony Sinaga plus KASN.

Baca Juga: PMII Dukung Polda Sumut Tangkap Bupati Labusel


Dari sembilan Kepala OPD yang kosong meski sudah lelang atau seleksi namun tidak dilantik, akan bertambah menjadi 17 OPD. Ada 8 Kepala OPD yang akan pensiun sampai dengan awal Desember 2020.



Ke 17 Kepala OPD itu masing-masing yaitu, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, Dinas Kehutanan, BPKAD, BKD, BP2RD, Dinas Kominfo, Dinas Perizinan, dan RS Jiwa. Sembilan OPD ini adalah sisa dari lelang terdahulu yang tidak dilantik dan masih dijabat Pelaksana tugas (Plt).

Kemudian 8 OPD yang pensiun dan akan, yaitu Sekretaris DPRD Sumut Erwin Lubis dan Kepala Biro Binsos M.Yusuf tertanggal 1 Mei, Staf Ahli Noval pensiun, tertanggal 1 Juli 2020.

Selanjutnya, yang akan pensiun pada tahun ini juga yaitu Herawati Kepala Dinas Perkebunan plus Plt Kadis Kehutanan dan Anthoni Purba Kepala Badan Kesbang tertanggal 1 Agustus. Arsyad Lubis Asisten I plus Plt Kepala Dinas Pendidikan tertanggal 1 September, Suryadi Bahar Kepala Satpol PP tertanggal 1 Oktober, dan Ida Mariana Kepala Dinas PKP tertanggal 1 Desember 2020.

Jadi, semua persoalan inilah yang menjadi pertimbangan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengambil keputusan untuk mengabulkan surat ke lima dari KASN yang tertanggal 17 Juni 2020 lalu itu.



Redaksi


Penulis: Redaksi

Editor: Gambrenk