Suara Anda

Alternatif Pendanaan Proyek Infrastruktur Nasional

DR Berita
Istimewa
Proyek Nasional

Dr. Edie Rizliyanto, SE, MM

Latar Belakang


Dalam rangka mempercepat keunggulan bangsa Indonesia menjelang 100 tahun kemerdekaanpada tahun 2045, diperlukan national statement sebagai bukti kemajuan suatu bangsa yang sejajar dengan negara-negara maju.


Kemajemukan suku bangsa dan lokasi strategis Indonesia menjadi keunikan tersendiri di antara negara-negara. Setelah sekian lama merayakan kemerdekaan dengan pembangunan di banyak aspek, bangsa ini perlu memperkuatnya dengan pembangunan infrastruktur yang terencana. Infrastruktur adalah faktor utama sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, Demurger (2000).

Pembangunan infrastruktur merupakan pondasi mempercepat akses komunikasi dan sosial masyarakat. Dengan populasi penduduk yang mayoritas masih tinggal di pedesaan dan daerah urban, mempercepat akses komunikasi dan transportasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

BACA JUGA:
Hari Pahlawan, Kabinda Sumut Saksikan Vaksinasi Janda Veteran di Medan

Dengan kondisi ekonomi yang kuat dan sehat, lebih mudah menjadi bangsa yang berpengetahuan dan unggul untuk memimpin peradaban. Dengan banyaknya proyek infrastuktur yang sedang dikerjakan saat ini, tentu memerlukan dukungan dana besar untuk menunjang pembangunan Indonesia yang keberlanjutan. Alternatif pendanaan infrastruktur menjadi solusi yang ditunggu-tunggu.


Isu Keterbatasan Anggaran dan Peningkatan Utang


Sebagai proyek prioritas, pembangunan infrastruktur memerlukan pendanaan yang masif. Sumber pendanaan tradisional melalui APBN, seperti banyak dilakukan oleh beberapa negaraberkembang, semakin memperburuk beban anggaran pemerintah dan meningkatkan DSR (debt service ratio).

Sementara pihak perbankan yang selama ini turut membantu melalui pendanaan dari utang bank, juga mengalami keterbatasan akibat adanya funding gap, dimana sumber danaperbankan masih didominasi oleh dana pihak ketiga dan bilateral loan berjangka pendek.


Proyek prioritas nasional saat ini terdiri dari; jalan dan jembatan, kereta api, transportasi perkotaan (light rail transit), air dan sanitasi, minyak dan gas, ketenagalistrikan, pelabuhan sertateknologi Informasi. Ada 245 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sedang digarap oleh pemerintah, termasuk 37 proyek prioritas.


Dalam postur APBN 2021 ditetapkan total belanja negara sebesar Rp2.750 triiliun. Dari jumlah tersebut dialokasikan dana infrastruktur sebesar Rp413 triliun. Porsi yang cukup besar lainnya ditujukan mendukung akselerasi pemulihan ekonomi dalam bidang pendidikan, perlindungan sosial dan kesehatan.


Pandemi Covid-19 juga menambah berat APBN dan menyebabkan pelaksanaan proyek prioritas nasional terganggu. Pemerintah dan lembaga terkait sudah membuat langkah strategis dan menerbitkan program stimulus di bidang kesehatan, sistem keuangan dan program penyelamatan perekonomian lainnya. Stimulus untuk proyek prioritas nasional termasuk didalamnya.


Dengan rasio DSR di kisaran 38%, perlu dicari sumber lain sebagai alternatif pendanaan agar dapat menolong tekanan terhadap APBN dan upaya mengurangi utang pemerintah.


Alternatif Pendanaan Infrastruktur dari Swasta dan Masyarakat


Proyek-proyek infrastruktur di Indonesia dibiayai melalui beberapa alternatif pendanaan antara lain; APBN, BUMN (inisiatif korporasi ataupun penugasan pemerintah), Swasta, dan skemapendanaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

BACA JUGA:
SBY Berobat ke Luar Negeri, Jokowi Perintahkan Tim Dokter Kepresidenan Dampingi

Pemerintah sudah melakukan upaya serius mencari alternatif pendanaan untuk membiayai proyek infrastruktur dalam rangka menjamin pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Upayamelibatkan pihak swasta dan masyarakat dilakukan pemerintah dengan menerbitkan instrumenpendanaan infrastruktur yang dapat menarik minat investor swasta antara lain adalah KPBU dengan jaminan pemerintah, skema AP (availability payment) dan dukungan konstruksi seperti VGF (viability gap fund).


Beberapa proyek menggunakan skema KPBU adalah; jalan tol Balikpapan - Samarinda, jalan tol Manado - Bitung, jalan tol Yogyakarta - Bawen. Sementara skema AV sudah diterapkan dalamproyek Palapa Broadband, dan skema VGF pada sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan serta jalan tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung.

Selain itu terdapat beberapa instrumen pasar modal berbentuk reksadana yang dikembangkan untuk infrastruktur sektor riil yaitu; Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT), Dana InvestasiInfrastruktur (DINFRA) dan Dana Investasi Real Estat (DIRE). Reksadana ini dapat menjadi sarana investasi pihak swasta dan masyarakat. Beberapa proyek yang menggunakan instrumenRDPT adalah; jalan tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Becakayu) dan jalan tol Pejagan - Pemalang.


Saat ini pemerintah sedang menyiapkan skema pendanaan baru berbentuk LCS (limited concession scheme), dimana pembiayaan proyek melalui sumber dana swasta atas pemberian konsesi dari aset infrastruktur milik pemerintah/BUMN yang sudah beroperasi kepada pihak swasta untuk dikelola.


Skema pendanaan alternatif lainnya adalah PINA (Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran) yaitu proyek yang dibiayai bersumber dari dana selain APBN. Contohnya adalah dana kelolaan jangka panjang (asuransi, dana repatriasi pengampunan pajak, dana pensiun) dan private equity investors.


Pemerintah juga membentuk SWF (sovereign wealth fund) untuk memperluas saluran pendanaan baru proyek infrastruktur. Institusi bekerjasama dengan beberapa dana pensiun negara sahabat ini, bertujuan melaksanakan asset-recycling. Dimana proyek infrastruktur yang sudah ada dapat dikembangkan lagi oleh pihak swasta dan dananya digunakan untukmembangun infrastruktur baru.


Sejak tahun 2000-an, telah dilakukan evaluasi terhadap puluhan proyek infrastruktur dengan skema pendanaan yang melibatka swasta dan masyarakat. Selama 7 tahun proses evaluasi dilebih dari 35 negara berkembang, dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilannya didasari 4 faktor yaitu: fundamental ekonomi yang kuat, stabilitas politik, kemampuan mengeksekusi proyek dan komitmen pemerintah beserta institusi pelaksananya.


Pertama, faktor fundamental ekonomi. Berkaitan dengan kondisi ekonomi yang baik, proyek yang dibangun memiliki implikasi fiskal yang kecil terhadap anggaran pemerintah. Faktor tingkatkepercayaan investor pada pemerintah.


Kedua, stabilitas politik. Bersinggungan langsung dengan dukungan politik yang kuat dari presiden, menteri keuangan dan kementerian terkait. Bagaimana peluang kelanjutan proyek, apakah perlu ada persetujuan lebih lanjut dari parlemen atau badan legislatif lainnya. Termasuk periode sisa masa pemerintahan yang berkuasa.


Ketiga, kemampuan eksekusi. Terkait dengan masalah teknis yaitu; perencanaan dan persiapan yang memadai dari segi ekonomi dan sosial, studi kelayakan, pembebasan lahan dan sebagainya. Termasuk adanya institusi pemerintah yang bertanggung jawab memonitor proyek, tersedianya konsultan terkemuka pendamping proyek.


Keempat, komitmen pemerintah dan institusi terkait. Hal ini berhubungan dengan perjanjian yang sudah disepakati pada saat pembangunan proyek. Sebagai contoh dalam proyek jalan tol, akibat dampak pandemi, jika terjadi perubahan tarif serta kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat yang berdampak pada turunnya lalu lintas harian (LHR) di jalan tol, maka pemerintah perlu memberikan kompensasi wajar.


Pembangunan infrastruktur di Indonesia telah memberikan hasil positif kepada masyarakat yang menikmatinya.


Sementara pemerintah mendapatkan pengakuan atas kenaikan peringkat daya saing negara. Berdasarkan penilaian pada faktor ekonomi, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis dan pembangunan infrastruktur, The Global Competitiveness Report 2021 menerbitkan laporan tingkat daya saing Indonesia pada peringkat 37 dari 64 negara yang didata, naik dari peringkat40 di tahun 2019.


Kesimpulan


Dari bahasan di atas terdapat beberapa catatan bahwa, untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan, perlu mengembangkan sumber pendanaan kreatif dan inovatif melalui penguatanperan BUMN, SWF, swasta dan masyarakat. Termasuk perluasan instrumen reksadana serta mendorong skema KPBU yang lebih masif.


Pendanaan infrastruktur akan optimal dan berhasil guna jika faktor ekonomi, politik, kemampuan mengeksekusi dan komitmen pemerintah, dapat dilaksanakan dengan baik. Meskipunpermasalahan sudah diidentifikasi dan solusi diupayakan, bukan berarti tantangan dalam percepatan pembangunan infrastruktur telah sirna. Seluruh persoalan harus dapat diselesaikan dengan tindakan yang konsisten dan berkelanjutan.


Akhirnya, semua elemen bangsa harus berbenah diri baik dari sikap, semangat dan perilaku baru untuk membangun masa depan Indonesia sebagai bangsa yang maju, unggul dan berdaya saingtinggi. Bersiaplah!


Jakarta, 10 November 2021.

Penulis adalah pemerhati infrastruktur dan keuangan.

Penulis: DR Berita

Editor: Admin