Suara Anda

KPK Wajib Lapor ke Presiden, DPR, BPK dan Dewan Pengawas

DR Berita
drberita/istimewa
Rapat paripurna pengesahakn RUU KPK di Gedung DPR.
Oleh Redaksi

DRberita | Revisi Undang Undang Komisi Pemberantsan Korupsi (RUU KPP) Nomor 30 Tahun 2002 yang baru disahkan, ternyata menguntungkan Presiden, DPR, BPK plus Dewan Pengawas (DP).  Mungkin ini mau mereka, yaitu melemahkan fungsi KPK sejatinya.

Ada 21 pasal dalam UU KPK yang diubah, 6 pasal plus 1 ayat dihapus, dan 9 pasal serta 1 bab sisipan.

Pasal yang diubah yaitu pasal 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 24, 29, 32, 33, 37, 40, 43, 45, 46, 47. Pasal yang dihapus yaitu pasal 14, 16, Pasal 19 ayat (2), 21, 22 dan 23.

Kemudian, pasal sisipan yaitu di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 10A. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 4 (empat) pasal, yaitu Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, dan Pasal 12D.

Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yaitu Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, dan Pasal 37G.

Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 43A. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 45A. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 47A

Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 4 (empat) pasal, yaitu Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 69C, dan Pasal 69D. Di antara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 3 (tiga) pasal, yaitu Pasal 70A, Pasal 70B, dan Pasal 70C

Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yaitu BAB VA yang berbunyi tentang kedudukan Dewan Pengawas.

Beberapa pasal yang diubah dan mendapat penolakan yaitu, Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Pasal 1 Ayat 6 menjelaskan bahwa Pegawai KPK adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ASN.

Pasal 7 Ayat 2 menjelaskan, dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), KPK wajib membuat laporan pertanggungjawaban 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Presiden, DPR RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kemudian, Pasal 12B ayat 1 menjelaskan penyadapan harus mendapat izin dari Dewan Pengawas. Ayat 2 menjelaskan izin penyadapan berdasarkan permintaan secara tertulis. Ayat 3 menjelaskan Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan penyadapan paling lama 1 X 24 jam.


Editor: admin