Suara Anda

Begini Jadinya Kalau RUU KPK Disahkan

DR Berita
ilustrasi
RUU KPK.
Oleh Redaksi

DRberita | Direktorat Penyelidikan Komisi Peberantsan Korupsi (KPK) akan total berhenti bekerja, dikarenakan saat ini tidak ada satupun penyelidik yang berasal dari Kepolisian. Sedangkan di dalam UU KPK yang baru, Penyelidik KPK harus Polisi.

Sekira 300 orang yang ada di Direktorat Penyelidikan KPK harus berhenti melaksanakan tugasnya di seluruh Indonesia.
 
Penyelidik KPK yang saat ini sedang melaksanakan pemeriksaan calon saksi, pencarian alat bukti, surveillance, dan persiapan operasi tangkap tangan harus berhenti seketika atas perintah Undang Undang KPK yang baru.

Seluruh sprinlidik, sprin penyadapan, pencekalan dan administrasi penyelidikan lainnya secara otomatis juga akan batal demi Hukum. Jika dilanjutkan, maka penyelidik-penyelidik KPK yang bukan polisi tersebut telah melakukan perbuatan pidana menyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya.
 
Penyidikan juga akan bernasib sama, karena lebih dari setengah penyidik yang ada di KPK saat ini berstatus penyidik asli KPK, yang bukan berasal dari Kepolisian.

Mengganti lebih dari setengah personel penyidikan di KPK dengan orang yang benar-benar baru dari Kepolisian dan Kejaksaan tidak semudah membalik telapak tangan.

Masing-masing kasatgas dan penyidik-penyidik KPK yang selama ini bertugas tersebut telah mempelajari kasus yang ditangani oleh satgas masing-masing selama bertahun-tahun.

Transfer of knowledge dan tune in terhadap perkara, siapa yang akan ditahan? berapa uang yang akan disita? dimana alat buktinya? apa perkara asalnya? akan mengembang kemana? dari seluruh masing-masing ratusan kasus yang ada di KPK tentu tidak bisa disulap dalam semalam.

Direktorat Penuntutan juga akan bernasib sama. Berdasarkan UU KPK yang baru, penuntutan perkara di KPK harus mendapatkan ijin dari Jaksa Agung. Seluruh pekerjaan di Direktorat Penuntutan akan berhenti sampai dengan keluarnya ijin Jaksa Agung pada tiap-tiap perkara berjalan.

Begitu pula dengan kedeputian lainnya yang ada di KPK. Seluruh pejabat dan staf yang ada di KPK harus berhenti bekerja dikarenakan pada saat UU KPK yang baru disahkan, secara otomatis seluruh pegawai KPK akan kehilangan status kepegawaiannya.
 
Berdasarkan UU KPK yang baru seluruh Pegawai KPK harus PNS. Sedangkan saat ini hampir 80-90 persen pegawai di KPK adalah pegawai asli KPK yang bukan PNS. Andaikata akan dilaksanakan konversi besar-besaran, sekitar 1.500 orang pegawai KPK menjadi PNS, maka berdasarkan UU ASN pegawai-pegawai KPK tersebut harus melewati beberapa tahapan.

Mereka semua harus lulus tes CPNS, harus diminta rumpun jabatannya kepada BKN dan Menpan. Harus di konversi 45 rumpun grading yang ada di KPK menjadi sekitar 10 golongan yang ada di PNS. Selain itu harus pula dibuat "rumah" baru klasifikasi jabatan, pangkat, golongan.
 
Meskipun UU KPK yang baru memberikan opsi pegawai tetap yang ada sekarang bisa menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)/pegawai kontrak, namun hal tersebut tentu tidak bisa dilaksanakan dengan serta merta, dikarenakan harus diajukan terlebih dahulu ke Badan Kepegawaian Negara, MenPAN, dan Kementrian Keuangan, ada proses administratif yang masih panjang dan berliku untuk menuju kesana.

Kesempurnaan matinya KPK dalam UU KPK yang baru ini adalah dirubahnya KPK dari Lembaga Independen menjadi Lembaga Pemerintah Pusat di bawah Presiden, yang jelas-jelas bertentangan dengan Piagam PBB (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui UU No. 7 tahun 2006 tentang pengesahan UNCAC dimana tercantum pada article 6, bahwa negara penandatangan konvensi harus memiliki lembaga Anti Korupsi yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun.

Dan Presiden Jokowi membiarkan semua itu terjadi dengan alasan tidak tahu...! Selamat pakai Pak! 


Editor: admin