Suara Anda

1 Juni, Hari Lahir Pancasila Vs Pungutan Bank Link PT. Himabar, Sikap Jokowi Ditunggu!

DR Berita
Foto: Istimewa

Forsilim GMNI

DRberita.com | Forum Silahturahmi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (Forsilam GMNI) mengadakan kegiatan Halal Bi Halal dan Diskusi Nasional dengan Tema "Keppres Nomor 24 Tahun 2016, 1 Juni Sakral atau Tidak...!!!", Medan, Senin 31 Mei 2021.



Kordinator Forsilam GMNI Kristianus Dakhi menyampkain 1 Juni 2021 seluruh Bangsa Indonesia memperingati Hari lahirnya Pancasila. Momentum bersejarah ini terjadi pada saat Soekarno menawarkan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia, Merdeka pada 1 Juni 1945 di sidang BPUK.


BACA JUGA :Partai Golkar Target 2 Juta Kader di Sumut


Sudah yang ke - 5, Hari Lahir Pancasila diperingati dan dijadikan sebagai hari libur nasional berdasarkan Keppres No. 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila, melalui perjuangan intelektual dari masa ke masa sehingga Presiden Jokowi menerima dan bersedia menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila melalui Keppres.


Sebagaimana disadari bahwa peringatan 1 Juni memiliki sakralitas. Hari lahir Pancasila adalah penegasan tentang semangat dan sikap bahwa Bangsa Indonesia harus terbebas dari peghisapan dan penindasan serta penjajahan.



Masih Bung Dachi, namun momentum peringatan 1 Juni 2021 yang akan datang seakan dikotori dan dihilangkan sakralitasnya. Hal itu terlihat pada 1 Juni 2021, PT. Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) akan melaksanakan kebijakan yaitu menarik biaya cek saldo dan transaksi (tarik tunai) Rp. 2.500 dan 5.000 di Jaringan ATM plat merah (BNI, BRI, Mandiri dan BTN), yang sebelumnya gratis.


BACA JUGA :Sahabat Hijrahkuu Salurkan Bantuan untuk Palestina Lewat Dompet Dhuafa


Ini adalah indikasi kuat bahwa Negara ingin melakukan praktik bisnis dengan pola yang kapitalistik kepada rakyat/Nasabah. Rakyat Indonesia terlihat sebagai sapi perah yang tidak bisa berbuat apa-apa, sementara ancaman perekonomian masyarakat akibat Pandemi Covid-19 jelas di depan mata.


Bung Faisal Hadi Pinem (narasumber pertama), yang juga Sekretaris DPD GMNI Sumut, dalam diskusi menyampaikan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih belum terwujud.



Lanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara, dasar kemerdekaan bangsa Indonesia yang di dalamnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Harus menjadi pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara.


Halaman :
Penulis: DR Berita

Editor: admin

Sumber: Rilis