Politik

Potong Gaji CS DPRD Medan Panggil PT. CRP

DR Berita
Istimewa

RDP Komisi II DPRD Medan dengan PT. CRP

DRberita.com | Menyahuti aduan para pekerja Cleaning Service (CS) yang bekerja di gedung DPRD Medan, membuat Komisi II memanggil PT Cengkraman Rajawali Perkasa (PT CRP), selaku pengelola cleaning service atau kebersihan, untuk hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa 12 Oktober 2021.


Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi II Dhiayul Hayati didampingi anggota Haris Kelana Damanik, Afif Abdilah, Janses Simbolon, Plt. Sekwan Alida dan juga menghadirkan Dinas Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja serta Direktur PT CRP Imran.

"Segera kembalikan gaji pekerja yang dipotong perusahaan selama ini. Alasan pemotongan untuk biaya sertifikat itu metode pembodohan dan akal-akalan. Segera kembalikan," tegas Haris Kelana.

BACA JUGA:
Proyek Jalan di Medan Tanpa Plank Bisa Jadi Fitnah

Di awal rapat, Haris Kelana langsung membeberkan adanya indikasi pemotongan gaji pekerja cleaning service yang dilakukan menegemen PT CRP, untuk biaya pengurusan sertifikat kecakapan pekerja. "Apakah benar biaya untuk sertifikat, untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan juga dibebankan seluruhnya kepada pekerja," katanya.

Sama halnya dengan Janses Simbolon, menilai adanya pemotongan gaji bagi pekerja CS sangat tidak wajar. "Kami minta hal ini jangan sampai terulang lagi. Dan hal tersebut perlu dibersihkan," ucap Janses.


Sedangkan pimpinan rapat Dhiyaul Hayati menyampaikan dilakukan RDP dengan pekerja CS DPRD Medan sangat penting. Mengingat komisi II selama ini mengurusi eksternal namun di internal sediri tidak diurusi. "Kita ingin di kantor ini juga aman dan tenteram. Jangan sampai ada kuman-kuman di internal kita sendiri," kata Dhiyaul.

BACA JUGA:
Didukung 27 DPC, 2 Kandidat Ketua Demokrat Sumut Satukan Visi Besarkan Partai

Dhiyaul juga mempertanyakan kenapa biaya BPJS dibebankan keseluruhannya kepada pekerja. Sementara menurut peraturan biaya itu dikenakan terhadap perusahaan.

Direktur PT. CRP Imran menyampaikan bahwa pihaknya mempekerjakan 40 karyawan. 38 orang sebagai CS dan 2 orang sebagai pengawas. "Berdasarkan RAB, pihaknya memberikan upah kepada pekerja sebesar Rp 3.223.000 dan uang makan Rp 230.000," jelasnya.


Menyikapi pertanyaan dan saran dari Komisi II DPRD Medan, sambung Imran, atas pengembalian uang pengurusan sertifikat yang dipotong dari gaji pekerja sebelumnya. "Keputusannya akan dibahas lagi. Kami akan mencari solusi terbaik untuk permasalahan ini," katanya.

Penulis: DR Berita

Editor: Admin