Politik

Politisi Demokrat: Sidang Komisi Amdal PT. DPM Tak Sesuai Fakta di Lapangan

DR Berita
Foto: Istimewa

Turedo Sitindaon

DRberita.com | Sidang Komisi penilaian dan tim teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang dilaksanakan melalui zoom meeting untuk menilai dokumen PT. Dairi Prima Mineral (DPM), pada kamis 27 Mei 2021, tidak berimbang dan tik sesuai fakta di lapangan.



Politisi muda Partai Demokrat Turedo Sitindaon mengatakan bahwa sidang tersebut tidak berimbang karena tidak adanya pelibatan dari masyarakat yang tidak setuju dengan keberadaan PT. DPM, ataupun kelompok organisasi lingkungan yang selama ini mengawal proses keberadaan PT. DPM di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.


BACA JUGA :Pekan Depan Firli Diperiksa Komnas HAM, Setelah Itu Kepala BKN dan KemenPAN


Sehingga Kementerian Lingkungan Hidup tidak memperoleh informasi yang utuh dan berimbang sebelum nanti memutuskan memberikan atau tidak memberikan persetujuan lingkungan kepada PT. DPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021.


"Yang kita lihat dalam sidang komisi Amdal PT. DPM kemarin di luar KLH, semua yang hadir adalah pihak-pihak yang pro terhadap PT. DPM seperti Bupati Dairi, dan kelompok masyarakat yang sebelumnya sudah menyatakan dukungan terhadap keberadaannya di Kabupaten Dairi. Sedangkan dalam konsep sidang atau persidangan harus dijunjung asas "fairness" atau keadilan dalam arti mendengar pendapat dari kedua belah pihak, baik yang pro maupun yang kontra. Sehingga tidak ada monopoli kebenaran dan fakta seperti sidang komisi kemarin," ujar Turedo dalam keterangan tertulusnya, Rabu 2 Juni 2021.



Mantan Ketua GMNI Sumut ini menekan agar pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk tidak menutup mata dan telinga terhadap persoalan-persoalan yang terjadi akibat keberadaan perusahaan PT. DPM di Kabupaten Dairi.


BACA JUGA :PPATK Diminta Periksa Rekening Milik Direksi PDAM dan PT. TLM


"Fakta bahwa banyak terjadi kerusakan lingkungan dan konflik pertanahan tidak bisa dihilangkan begitu saja di dalam sidang Komisi Amdal PT. DPM. Seperti kita ketahui bersama bahwa masyarakat sangat bergantung pada tanaman pertanian dan kehutanan atau agroforestry. Keberadaan pertambangan di kawasan hutan yang berfungsi sebagai penyangga ekosistem khususnya sumber daya air sangat berdampak, sehingga menyebabkan berkurangnya produksi hasil dari pertanian. Dari sisi kesehatan, akibat aliran sungai yang tercemar limbah logam masyarakat terjangkit penyakit kulit. Lebih jauh lagi masyarakat bisa kehilangan mata pencahariannya akibat perubahan pola hidup, di mana akan menjadi buruh industri tambang. Di saat masyarakat Dairi perlu air lebih bersih, udara bersih dan sehat, hidup tenang dan ekonomi baik, tanpa ada kerusakan lingkungan, justru perusahaan pertambangan seperti PT. DPM ini masuk dan merusak segalanya," beber Turedo, yang juga Wakil Ketua KNPI Sumut.



Turedo menambahkan jika ada narasi yang dikeluarkan bahwa keberadaan PT. DPM berkontribusi terhadap PAD, kita mau bertanya seberapa besar kontribusinya. Jika kita perbandingkan dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh PT. DPM selama menjalankan aktivitasnya, apakah sudah sesuai apa belum.


Halaman :
Penulis: Muhammad Artam

Editor: admin