Politik

PMII Minta KPK Perjelas Status Bakal Calon Bupati Simalungun

DR Berita
Foto: Istimewa

Azlansyah Hasibuan.

DRberita.com | Pilkada Kabupaten Simalungun tahun 2020 kemungkinan besar akan diikuti 4 bakal pasangan calon. Ini terlihat setelah ditutupnya pendaftaran oleh KPU Simalungun, Minggu, 6 September 2020 lalu.


Dari keempat bakal pasangan calon yang sudah mendaftar, salah satunya terdapat pasangan Mujahidin Nur Hasyim - Tuppak Siregar. Diketahui Mujahidin Nur Hasyim merupakan adik dari M. Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat. Mujahiddin Nur Hasyim mendaftar sebagai bakal calon Bupati Simalungun.



Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumatera Utara, Azlansyah Hasibuan mengatakan, semua pihak harus menghormati keputusan Mujahiddin Nur Hasyim maju menjadi bakal calon Bupati Simalungun, sebab hal itu merupakan hak setiap warga negara.


Namun, Azlansyah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjelaskan status Mujahiddin Nur Hasyim yang ditetapkan sebagai saksi dalam perkara suap terkait kerja sama di bidang pelayaran dan gratifikasi.



"Itu berhubungan dengan jabatan dengan tersangka anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso (BSP) dan Indung (IND) dari pihak swasta di Bulan Juli 2019 lalu," kata Azlan dalam keterangan tertulis, Sabtu 12 September 2020.


Baca Juga :Diduga Terlibat OTT, Massa Demo Depan KPK Desak Periksa Andi Suhaimi


KPK pada 1 Juli 2019, kata Azlan, juga telah memeriksa anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir yang juga adik dari M. Nazaruddin.


Ia meminta agar KPK memperjelas status Mujahidin Nur Hasyim yang menjadi bakal calon Bupati di kabupaten Simalungun.



"PMII Sumut berpandangan bahwa Masyarakat sangat butuh kepastian hukum terlebih sosok tersebut adalah salah satu pasangan calon yang bakal tarung di Pilkada serentak 9 Desember 2020 nanti," sebutnya.



art/drb

Penulis: Yudha EL

Editor: Gmbrenk