Politik

Partai Buruh Tantang Gubsu Berani Revisi UMP 2022 Naik 7 Persen

DR Berita
Istimewa

Ketua Buruh Sumut Willy Agus Utomo

DRberita.com | Terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara yang hanya naik 0,93 persen, Partai Buruh Sumut menantang Gubsu Edy Rahnayadi berani merevisi menjadi naik 7 persen tahun 2022.


Partai Buruh menilai Pemerintah Provinsi Sumatera Utata hanya menghitung berdasarkan inflasi yang rata rata 0,93 persen. Padahal menurut aturannya juga bisa ditambah dengan pertumbuhan ekonomi yang rata rata 1,78 persen, sesuai data BPS tahun 2020.

Artinya ada sekitar 2,71 persen inflasi plus pertumbuhan ekonomi, dan melihat kondisional hubungan industrial lainya, ditambah alasan buruh tidak naik UMP pada tahun 2021.

BACA JUGA:
Anggaran Besar, DPRD Medan Kecam Kinerja Dinas Ketapang Awasi Jajanan Anak Sekolah

"Harusnya UMP Sumut, boleh naik di atas 7 persen, tinggal dudukan semua pihak yakni serikat pekerja atau serikat buruh, pengusaha dan pemerintah sebagai penengah untuk musyawarah kesepakatan upah layak bagi buruh," ungkap Ketua Partai Buruh Sumut Willy Agus Utomo dalam siaran pers, Senin 22 November 2021.

Harusnya, kata Willy, Gubsu Edy Rahmayadi bisa menggunakan, tapi lagi lagi karena adanya panduan variabel penetapan upah secara nasional yang dibilang mengacu pada PP No. 36 Tahun 2021, serta ancaman Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja, Edy tidak berani mengeluarkan diskresi.


Begitupun hingga saat ini kaum buruh di seluruh Indonesia masih gencar menolak pemberlakuan UMP mengacu pada PP 36. "Karena kalau semua kita baca tentang penetapan UMP dalam PP 36 tersebut, peran dewan pengupahan sudah tidak ada, bahkan penghitungan kebutuhan hidup layak (KHL) bagi buruh sudah dihilangkan, dan banyak lagi hak buruh atas upah yang tereduksi," kata Willy.


Menurut Willy, bagaimana mungkin upah buruh dihitung berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta variabel paritas daya beli, penyerapan tenaga kerja, sementara UU dan PP terdahulu menghitung kebutuhan pokok kehidupan buruh untuk bertahan hidup, itu yang dinamakan KHL.

BACA JUGA:
UINSU Makin Bobrok Dipimpin Prof. Syahrin Harahap

"Yang seharunya dalam PP yang sebelumnya, dihitung sandang pangan papan, dan sosial kehidupan buruh, itupun dihitung hanya buruh lajang, istri, dan anak anak tidak dihitung," kata Willy.

Masih kata Willy, pada November 2020, Gubsu Edy Rahmayadi tidak menaikan UMP Sumut untuk tahun 2021, padahal saat itu Inflasi plus pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen rata rata.


"Toh harusnya kala itu mereka pakai variabel sesuai buatan mereka itu yang katanya mengacu PP 36 tentang pengupahan, harusnya UMP Sumut naik pada tahun 2021 di kisaran 6 hingga 10 persen, kenapa mereka bisa abaikan itu dengan atas nama mementingkan dunia usaha. Harusnya hari ini mengabaikan variabel Kemenaker. Gubsu harusnya berani bilang, demi kesejahteraan buruh yang sudah tidak naik upahnya kemarin, maka dinaikan 7 persen, itu baru adil," tegasnya.


Partai Buruh dengan tegas menolak kenaikan UMP, kata Willy, Gubsu harus berani merivisi dan mengeluarkan diskresi atas nama buruh yang sudah semakin miskin saat ini.

BACA JUGA:
MA Tolak Gugatan Kelompok KSP Moeldoko, Ini Tanggapan Ketum Partai Demokrat

"Gantian lah, berlaku adil lah untuk buruh jangan hanya ke pengusaha saja, bagaimana amanah undang undang yang mengamanatkan kebijakan pengupahan yang ditujukan untuk pencapaian penghasilan dalam memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dapat terpenuhi, jika UMP Sumut hanya naik 0,93 persen atau 23 ribu sebulan," jelas Willy.

Penulis: DR Berita

Editor: Admin