Politik

Ombudsman Sumut Bingung, 6 Bulan Dana Sertifikasi Guru SMA Belun Cair, Tambah Lagi THR

DR Berita
Foto: Istimewa

Abyadi Siregar

DRberita.com-SUMUT| Sangat keterlaluan, meski lebaran tinggal lima hari lagi, tetapi THR guru SMA/sederajat di Sumut hingga kini belum cair. Tidak cuma itu, dana sertifikasi sudah enam bulan sejak Desember 2020 hingga Mei 2021, juga belum dibayar.


Kondisi ini membuat para guru SMA/seserajat semakin kelimpungan dalam menghadapi lebaran idul fitri yang tinggal hitungan hari. Dalam satu pekan terakhir, beberapa guru menelpon Ombudsman RI Perwakilan Sumut untuk melaporkan Dinas Pendidikan.


BACA JUGA :Kredit Macet di Bawah Rp 5 Miliar Akan Dihapus OJK


"Beberapa guru SMA sederajat dari kabupaten kota se Sumut, menelpon saya. Bernada kalut memohon namanya dirahasiakan, mereka mengatakan THR dan dana sertifikasi guru belum dicairkan. Mereka pun memohon agar disdik segera membayarkannya," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar, Sabtu 8 Mei 2021.



Abyadi mengaku kebingungan setelah mendengarkan langsung keluhan dari para guru yang menghadapi lebaran ini melalui telepon. "Ini banyak kebutuhan lebaran. Masih banyak yang belum beres. Urusan pengadaan kue lebaran, tuntutan anak-anak beli baju lebaran hingga bayar zakat. Gawat ini. Gimana ini," tanya beberapa guru lewat telepon.


Abyadi sendiri awalnya tidak percaya bila Pemprov Sumut belum mencairkan THR dan dana sertifikasi para guru tersebut. Karena menurut Abyadi, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Wagubsu Musa Rajekshah tidak akan tega membiarkan para guru di bawah naungan Pemprov Sumut itu kesusahan menyambut hari bahagia Hari Raya Idul Fitri 1442 hijriyah. Apalagi, tegas Abyadi, ini soal hak. Para guru, lanjut Abyadi, hanya menuntut haknya di saat yang tepat,yakni menjelang lebaran.


"Karena itu, saya menduga, Pak Gubernur dan Pak Wagub tidak mengetahui persoalan belum dibayarnya THR dan dana sertifikasi para guru di bawah naungan Pemprov Sumut ini. Apalagi, yang saya tau, Pak Edy dan Pak Ijek adalah dua sosok pemimpin yang taat asas. Taat aturan. Bila aturan sudah menetapkan itu hak para guru, maka Pak Edy dan Pak Ijek pasti berharap segera dibayarkan. Apalagi ini jelang lebaran," kata Abyadi Siregar.



Abyadi menduga, masalah ini hanya murni di Disdik Provinsi Sumut. "Saya yakin, mandegnya hanya di Disdik Sumut. Apa motifnya, kita belum tau secara persis. Nanti saya akan coba minta konfirmasi ke Disdik. Mudah-mudahan bisa segera dicairkan. Jangan ditahan-tahan. Ini hak orang. Kan kasihan para guru di bawah naungan Pemprov Sumut ini. Saya kira, para guru di bawah naungan Pemko Medan dan kabupaten kota lainnya nggak begitu. Masa di Pemprov begini? Kasihan itu para guru di bawah naungan Pemprov," kata Abyadi Siregar.


Abyadi tidak menampik mencium ada yang tidak beres dalam masalah ini. Kecurigaan ini muncul, karena dana sertifikasi tahun 2020 belum cair satu bulan lagi. "Kenapa dana sertifikasi satu bulan lagi di tahun 2020 belum cair? Padahal, ini sudah memasuki Minggu kedua Mei 2021," tanya Abyadi.


BACA JUGA :Bank Sumut Dapat Rp 1 Triliun dari Kementerian Koperasi dan UKM, Untuk KUR Rp 240 Miliar


Pencairan dana sertifikasi, lanjut Abyadi, biasanya per triwulan. Mestinya dana sertifikasi triwulan pertama (Januari-Maret) tahun 2021 sudah cair. "Tapi ini, tahun 2020 saja masih ada satu bulan lagi yang belum dibayar. Kemana dana itu digunakan? Berapa guru di Sumut? Banyak itu nilainya," kata Abyadi Siregar bernada bingung.

Penulis: DR Berita

Editor: admin

Sumber: Rilis