Politik

Ombudsman dan PLN Wilayah Sumut Koordinasi Masalah Listrik

DR Berita
Foto: Istimewa

GM PT. PLN Wilayah Sumut M. Irwansyah Putera dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar.

DRberita.com | Sejumlah isu terkait layanan kelistrikan yang selama ini dikeluhkan masyarakat, menjadi topik bahasan dalam pertemuan koordinasi Ombudsman RI Perwakilan Sumut dengan PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Sumatera Utara, Rabu, 20 Januari 2021.


Isu-isu layanan kelistrikan yang dibahas dalam pertemuan koordinasi itu, seperti banyaknya laporan masyarakat terkait kenaikan tarif listrik dengan jumlah yang jauh lebih besar dibanding dari tarif yang biasa dibayar setiap bulan.



Isu lainnya yang dibahas adalah terkait laporan masyarakat atas proses penyelesaian Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Kemudian, adanya laporan masyarakat terkait proses pencatatan meteran yang diduga tidak rutin, sehingga diduga menjadi penyebab terjadinya kenaikan tarif listrik dengan jumlah besar di luar perhitungan.


Baca Juga :Protes Sungai Bedera, Camat Medan Sunggal Usir Warga dan Ketua IPK


"Ada beberapa isu pelayanan publik lainnya yang menjadi pembahasan tadi," jelas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar.


Pertemuan koordinasi di Kantor PT PLN UIW Sumut Jalan Yos Sudarso Medan itu, dipimpin langsung General Manager (GM) PT PLN (Persero) UIW Sumut M. Irwansyah Putra. Hadir juga GM Unit Induk Pembangkitan Sumbagut Weddy dan para pejabat lainnya.



Sementara tim Ombudsman Sumut dipimpin langsung Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar. Ia didampingi Kepala Bidang Pencegahan Edward Silaban, Kepala Bidang Pemeriksaan Laporan (PL) James M Panggabean, asisten Dearma Sinaga dan Florencia Sipayung.


Pada kesempatan itu, Abyadi Siregar juga mengingatkan agar PT PLN tetap berhati hati dalam setiap melakukan pembebasan lahan masyarakat untuk kepentingan pembangunan yang dibutuhkan PLN, apakah untuk pembangunan jaringan, gardu atau untuk kelentingan apapun.


"Jangan lupa melibatkan pihak Kantor Pertanahan bila melakukan proses pembebasan lahan. Ini untuk menghindari terjadinya konflik dengan masyarakat di kemudian hari. Jadi, berhati hati dan harus prosedural," jelas Abyadi.



Abyadi Siregar juga menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan respon cepat PT PLN selama ini dalam menindaklanjuti laporan yang ditangani Ombudsman RI Perwakilan Sumut. Diharapkan, ke depan bisa ditingkatkan. Bahkan, Abyadi mengharap pembentukan focal point' (narahubung) Ombudsman di lingkungan PLN. "Sehingga, ketika ada laporan masyarakat yang perlu dikinta klarifikasi, bisa segera dilakukan melalui narahubung," harap Abyadi.


Baca Juga :Polda Sumut Klarifikasi Dugaan Korupsi Kampus II USU


Menanggapi hal tersebut, GM PT PLN (Persero) UIW Sumut M. Irwansyah Putra menyampaikan komitmen perusahaan untuk tetap memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publik. "Akan dilakukan pembenahan," kata Irwansyah Putra.



Bahkan, Irwansyah Putra langsung memerintahkan Bagian SDM dan Umum PT PLN Sumut Edy Wirawan untuk membuat WhatsApps Grop (WAG) sebagai sarana dan kanal untuk koordinasi antara PLN dan Ombudsman RI Perwakilan Sumut. WAG itu memiliki anggota tim Ombudsman RI Perwakilan Sumut dan unit unit layanan.


"Ya, WAG dengan member tim Ombudsman dan pihak PLN sudah dibuat. Semoga bermanfaat untuk proses percepatan penyelesaian laporan masyarakat," harap Edward Silaban, Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman Sumut.




art/drb

Editor: admin

Sumber: Rilis