Politik

Mapancas Kecam dan Nilai Penerapan PPKM Darurat Gagal

DR Berita
Istimewa

Mapancas Sumut

DRberita.com | Penerapan aturan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 tampaknya tak menemui titik nyaman bagi masyarakat, khususnya di Kota Medan.


Di mana sebelumnya pemerintah telah melakukan optimalisasi kepada masyarakat untuk menerapkan 3M menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan, namun ternyata ini tidak cukup maksimal. Kian hari semakin banyak memakan korban jiwa.

Kini program baru untuk mencegah penyebaran virus berbahaya ini dilakukan pemerintah dengan Pemberlakuan Pembatasan Kerumunan Masyarakat (PPKM) darurat, yang dianggap menambah panjang persoalan sosial di tengah masyarakat, khususnya berdampak negatif bagi pelaku usaha mikro.

Baca Juga :Kepala MAN 1 Sergai Tak Datang ke Ombudsman, Polisi Lanjutkan Kasus Pelecehan Seksual YE

Instruksi Gubsu No. 188.54/26/INST/2021 tentang Perpanjangan PPKM ini mandapat kecaman dari Mahasiswa Pancasila (Mapancas) Sumatera Utara.

Ketua DPD Mapancas Sumut Hendra lesmana Ardi mengungkapkan sejatinya mereka mendukung apapun kebijakan pemerintah yang pro rakyat. Namun faktanya PPKM ini masih menyimpang dari aturan yang sebagaimana diintruksikan oleh pemerintah pusat.


"Bahwa pemberlakukan PPKM hanya diterapkan dalam beberapa kriteria, di mana pelaku usaha mikro yang berpotensi mengundang kerumunan masyarakat, jika pedagang makanan atau minuman maka hanya dibenarkan untuk melakukan pelayanan bungkus tidak makan di tempat," kata Hendra.

Baca Juga :Disbudpar Sumut Dukung AELI Tingkatkan SDM Desa Wisata

"Tapi, apa ceritanya dengan perbengkelan dan sebagainya apakah ini juga diterapkan dengan cara yang sama? ini perlu dievaluasi kembali agar jangan sampai salah dalam pelaksanan di lapangan," tandasnya.


Menurut Hendra, seandainya penutupan tempat usaha kecil seprti pelaku tambal ban, dorsmeer motor, dan mobil pun harus tutup pada jam yang ditentukan, apakah ini juga bisa ditaati?

"Ini keliru namanya. Maka dari ini saya berharap Gubsu dan Walikota Medan agar mengevaluasi petugas PPKM di lapangan, dan sungguh-sungguh menerapkan intruksi ini," katanya.

Baca Juga :CIMB Niaga Syariah dan DDW Serah Terima Hewan Kurban Untuk Daerah Marginal

Sebab setahu saya, lanjut Hendra, Peraturan PPKM 6 Juli yang tertera bahwa ada bantuan yang harusnya disalurkan kepada masyarakat sebagai kompensasi, seperti yang di sampaikan Menko Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan.


"Tapi kenyataannya semua itu belum dapat direalisasikan pemerintah. Ini sama saja dengan penindasan kepada rakyat," pungkasnya.

Penulis: DR Berita

Editor: Admin