Politik

Mahasiswa Dominasi Kelas Pelayanan Publik Ombudsman Sumut

DR Berita
Istimewa

Abyadi Siregar

DRberita.com | Kelas pelayanan publik Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara ke-IV didominasi kalangan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Hal tersebut diketahui setelah pendaftaran resmi ditutup.


"Kelas pelayanan publik angkatan ke-IV ini direncanakan dibuka langsung oleh pimpinan Ombudsman RI secara virtual pada hari Jumat, 17 September 2021 pukul 14.00 WIB," ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumut, Abyadi Siregar Disertai Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman Sumut, Edward Silaban di Medan, Jumat 10 September 2021.

Mahasiswa dimaksud, lanjut Abyadi, menemukan kembali 30 orang yang berasal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), serta Universitas Medan Area (UMA).

BACA
RUPSLB Tetapkan Rahmat Fadillah Pohan Dirut Bank Sumut dan Go Public 30%

Kemudian, Universitas Simalungun, Universitas Prima Indonesia (UPMI), Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga, Politeknik Tanjungbalai, Sekolah Tinggi Teologi Banua Niha Keriso Protestan Sundermann (STT BNKP Sundermann), Universitas Labuhanbatu, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Batubara, Universitas Alwasliyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal (Madina), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan dan Universitas Harapan.

"Bahkan kelas pelayanan publik angkatan kali ini diikuti oleh Mahasiswa Unversitas Brawijaya Malang. Ada juga Alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga dan Universitas Padjajaran Bandung serta dari unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Aparatur Sipil Negara (ASN) Tenaga Pendidik dan lain-lain sebagainya," jelas Abyadi.


Selain itu, kata Abyadi program kelas pelayanan publik yang akan dilaksanakan pada Undang-Undang No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Pada pasal 7 mengamanahkan agar Ombudsman membangun jaringan dalam melaksanakan tugas-tugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

BACA JUGA:
Parlinsyah Harahap Siap Jadi Ketua DPD Partai Demokrat Sumut

"Kemudian, mengacu juga pada UU No 25 tahun 2009. Pasal 18 menyebutkan tentang masyarakat berhak mengawasi pelaksanaan standar publik. Pasal 35 juga menyebutkan bahwa masyarakat juga sebagai pengawas pelayanan publik," pungkas Abyadi.


Sementara itu, Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman Sumut, Edward Silaban menambahkan, di kelas pelayanan publik, para peserta diberi materi tentang apa itu pelayanan publik.

"Apa maladministrasi, apa Ombudsman RI dan bagaimana bersinergi dalam mengawasi pelayanan publik. Dengan memahami semua materi ini, diharapkan masyarkat akan dapat berperan membantu Ombudsman dalam mengawasi pelayanan publik. Sehingga cita-cita bersama dalam mewujudkan perbaikan pelayanan publik dapat tercapai," tambahnya.

Penulis: DR Berita

Editor: Admin