Politik

MA Batalkan SHM Warga Transmigrasi, Lahan Jadi Milik Anggota DPRD Padangsidimpuan

DR Berita
Istimewa

Warga Desa Rianite I, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan saat melapor ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut.

DRberita.com | Warga peserta transmigrasi di Desa Rianiate I, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, mengadu ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Selasa 3 Agustus 2021. Mereka pun melapor lantaran lahan mereka dicaplok wakil rakyat.


Lahan yang diserahkan negara kepada para transmigran ini diklaim oleh anggota DPRD Padangsidempuan Imam Gozali Harahap. Akibatnya, warga transmigran ini merasa terus terusik ketentramannya. Tanaman di atas lahan itu dirusak, bahkan ada warga yang dilaporkan dengan tuduhan pencurian saat mengambil hasil dari lahannya.

Arfan Anwar Siregar, salah seorang warga yang melapor ke Ombudsman Sumut mengungkapkan, kondisi mereka saat ini kian terancam setelah Imam Gozali Harahap mengklaim telah memenangkan lahan mereka atas dasar putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 116 K/TUN/2011.

Baca Juga :Warga Medan Denai Batal Punya Pasar Tradisional

Keputusan MA ini dirasa warga tidak adil. Sebab, lahan yang mereka tempati adalah lahan yang diserahkan negara pada mereka peserta transmigrasi seluas 25 hektar yang dimiliki oleh 25 Kepala Keluarga (KK).


"Kami ini bukan penggarap. Lahan ini diserahkan negara kepada kami dengan sertifikat hak milik," kata Arfan.


Menurut Arfan, Imam Gozali Harahap pada awalnya mengaku membeli lahan tersebut dari seorang kepala desa. Ia kemudian menggugat Sertifikat Hak Milik (SHM) 25 hektar milik warga di desa tersebut ke Pengadilan Negeri. Di tingkat pertama dan kedua, gugatan Imam Gozali Harahap ditolak. Bahkan di PTUN pun gugatan itu kembali ditolak.

Baca Juga :Pejabat UINSU Akui Ada Penyidik Tipikor Polda Sumut Datang

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar mengatakan yang membuat risau warga adalah pasca adanya putusan MA tersebut. BPN menyurati warga meminta warga mengembalikan sertifikat hak miliknya kepada BPN.

Dalam Undang Undang Nomor 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 1997 diatur bahwa lahan peserta transmigrasi adalah bersertifikat hak milik dan tidak boleh diperjualbelikan. "Karenanya kita akan memproses laporan ini dan memanggil pihak-pihak terkait, sebab ini menyangkut keadilan masyarakat," kata Abyadi.


Kedatangan warga ke Ombudsman Sumut didampingi oleh Kepala Bidang Ketransmigrasian Malentina, dan Kasi Fasilitasi Penyiapan Lahan Penyelesaian Permasalahan Siswo Purnomo, dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumut.

Baca Juga :Jalan Provinsi Sumut ke Objek Wisata Bukit Lawang Diblokir Warga

Siswo mengatakan bahwa warga Desa Rianite I merupakan peserta program Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) pada tahun 1996. Secara keseluruhan lahan ada sekitar 4000 hektar di kawasan tersebut. "Lahan transmigrasi ini berstatus hak milik dan tidak boleh diperjualbelikan," kata Siswo.

Dia juga menilai putusan MA ini sangat aneh. Mereka juga baru mengetahui adanya putusan MA atas lahan program transmigrasi. "Baru ini pertama kali di Indonesia kepemilikan lahan transmigrasi dibatalkan oleh Mahamah Agung," sebutnya.


Berdasarkan ketentuan, jika MA membatalkan kepemilikan lahan tersebut kepada warga transmigrasi, berarti kepemilikannya harus dikembalikan kepada negara. "Bukan kepada orang lain," katanya.

Penulis: DR Berita

Editor: Admin