Politik

Kisruh KI, Laskar Merah Putih Minta Gubernur dan Ketua DPRD Sumut Turun Tangan

DR Berita
Foto: Istimewa

Gubsu Edy Rahmayadi dan Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting.

DRberita.com | Kisruh pelaksanaan seleksi calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara sejak awal dinilai telah membuat kegaduhan. Karena itu, Gubernur Edy Rahmayadi dan Ketua DPRD Sumatera Utara Baskami Ginting diminta untuk turun tangan.

Pernyataan ini disampaikan oleh elemen masyarakat dari Laskar Merah Putih Provinsi Sumatera Utara dalam surat resmi mereka yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Naraya.

Baca Juga:KM3 Sumut Minta Dirut PDAM Jujur Terkait Dugaan Korupsi BOT Dengan PT TLM

Pada surat resmi tertanggal 14 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Markas Daerah (Mada) Sumatera Utara, Mangatas Siagian tersebut mereka menilai kegaduhan ini muncul akibat ulah dari Panitia Seleksi (Pansel) yang menyalahgunakan kewenangan.


Ironisnya, ketika kewenangan tersebut akhirnya dikembalikan kepada Tim Seleksi (Timsel), tim yang diketuai oleh Prof. Dr. Subhilhar ini juga dinilai melakukan hal yang menyimpang dari aturan terkait syarat-syarat bagi peserta seleksi.

Baca Jaga:Ini Kronologis Bentrokan PP dan IPK di Percut Sei Tuan

"Apa yang dilakukan oleh Kadiskominfo Sumut Irman Oemar, yang mengumumkan pendaftaran dengan mengatasnamakan Panitia Seleksi pada 10 Mei dan ditutup tanggal 31 Mei 2021 menyalahi aturan. Menandatangani sendiri pengumuman dan melaksanakan perekrutan sendiri merupakan contoh pejabat publik yang tidak layak," kata Mangatas Siagian, Jumat 18 Juni 2021.


Mangatas mengatakan kebijakan ini memicu kegaduhan, sebab pendaftaran tersebut menjadi tidak sah karena tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 tahun 2016 sehingga peserta yang mendaftar harus mengulang kembali mendaftar berdasarkan pengumuman pendaftaran yang dilakukan oleh Tim Seleksi.

Namun sampai pada tahap ini juga hal yang ironis terjadi dimana sejumlah persyaratan menjadi berubah dan terlihat tidak sepenuhnya mengacu pada UU nomor 14 tahun 2008 dalam bab VII bagian kedelapan pasal 30 poin 01 dan 02 yang sudah dijelaskan secara terperinci.

Baca Juga:Kejatisu Periksa Puluhan Saksi Kasus Kredit Fiktif BTN Medan

"Sangat disayangkan surat edaran ini narasinya mengundang pertanyaan publik karena menambahi syarat yang sudah rinci dijelaskan pada Peraturan Komisi Informasi nomor 4 tahun 2016 selaku turunan dari UU nomor 14 tahun 2008 tersebut," ungkapnya.


Atas kondisi ini, Laskar Merah Putih mendesak Gubernur Sumatera Utara, Ketua DPRD Sumatera Utara dan Komisi Informasi Pusat turun tangan untuk membereskan masalah ini.

"Segera memanggil, mengawasi, memutuskan dan memberikan pembinaan terhadap seluruh oknum yang ada dalam penyelenggaraan seleksi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang telah mencoreng dan membuat riuh publik di Sumatera Utara," pungkasnya.

Baca Juga:Pemecatan 2 Direksi PDAM Tirtanadi Dikabarkan Terkait Dugaan Korupsi BOT di Polda Sumut
Penulis: DR Berita

Editor: admin

Sumber: Rilis