Politik

Kisruh Dosen BLU, Ombudsman Sumut Berharap Rektor UINSU Kooperatif

DR Berita
Poto: Istimewa

Rektor UINSU Prof. Syahrin Harahap

DRberita.com | Kisruh penerimaan dosen tetap BLU UINSU berbuntut panjang. Atas pengaduan masyarakat yang melaporkan adanya kecurangan dan penyalahgunaan wewenang serta jabatan, Ombudsman RI Perwakilan Sumut memanggil Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Prof. Syahrin Harahap.


Pemanggilan Rektor UINSU Prof. Syahrin Harahap berdasarkan surat bernomor: B/0022/LM.11-02/I/2022 tanggal 12 Januari 2022, untuk dimintai penjelasan secara langsung atas kisruh penerimaan Dosen BLU yang diduga terjadi maladministrasi, pada Kamis, 20 Januari 2022, pukul 10.00 WIB, di Ruang Rapat Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut.

BACA JUGA:
Ditangkap Dugem, 5 Anggota DPRD Labura Hanya Divonis Rehabilitasi

Dalam surat disebutkan bahwa pemanggilan Prof. Syahrin Harahap berdasarkan laporan masyarakat berinisial MTHT tentang dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan Rektor UINSU dalam penyelenggaraan rekrutmen dosen tetap BLU Non PNS Tahun 2021 sebagaimana dalam surat terdahulu Nomor : B/0905/LM.11-02/0299.2021/XII/2021 30 Desember 2021, Ombudsman Sumut menerima Laporan masyarakat berinisial BS dengan substansi yang sama.


Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar dikonfirmasi, Rabu 12 Januari 2022, membenarkan pemanggilan Rektor UINSU Prof. Syahrin Harahap terkait kisruh penerimaan dosen tetap BLU.


"Benar, kita memanggil Rektor UINSU Prof. Syahrin Harahap untuk dimintai penjelasan secara langsung terkait kisruh penerimaan dosen tetap BLU non PNS atas laporan masyarakat ke Ombudsman," ujar Abyadi.

BACA JUGA:
DPRD Medan: Satpol PP Harus Dididik, Dilatih dan Diberikan Bekal Pengetahuan yang Cukup

Menurut Abyadi, Ombudsman berkepentingan untuk mendapatkan penjelasan langsung dari rektor tentang penerimaan dosen BLU, karena banyak kejanggalan yang dilaporkan oleh masyarakat.

"Kita berharap Rektor UINSU kooperatif menghadiri panggilan kita serta memberi penjelasan langsung. Sebab sesuai UU No. 37/2008 tentang Ombudsman RI, Pasal 31 menyebutkan, bila terlapor maupun saksi telah dipanggil dan tidak menghadiri panghilan hingga 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas, Ombudsman bisa meminta bantuan kepolisian untuk melakukan upaya menghadirkan paksa," jelas Abyadi.

Penulis: DR Berita

Editor: Admin