Politik

Ketua DPRD Labura Dituding Pembohong

DR Berita
Darrenz Nababan

Ketua DPRD Labura Indra Surya Bakti Simatupang.

DRberita.com | Kasus dugaan pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Sinar Sawit Lestari (SSL) beberapa waktu lalu, berbuntut panjang.


Persoalan pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan pengolahan kelapa sawit itu pun praktis menimbulkan sentimen negatif yang membawa-bawa nama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Labuhanbatu Utara (Labura), Indra Surya Bakti Simatupang.

Sang Ketua DPRD pun dituding sebagai pambongak atau pembohong terkait dengan penanganan laporan DPC LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara).

BACA JUGA:
Datang ke USU, Gubernur Edy: Pembelajaran Tatap Muka ini Tak Boleh Main-main

Dalam keterangannya, Selasa, 28 September 2021, Ketua DPC LSM Penjara Labura, M. Yusup Harahap menjelaskan, beberapa waktu lalu lembaganya melaporkan kasus pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. SSL, namun hingga kini tidak ada keseriusan dari instansi terkait untuk menindaklanjutinya.


Bahkan ketika persoalan ini sampai ke DPRD Labura, Yusup dan lembaganya justru terkesan dipermaikankan dengan keluarnya keterangan dari Indra Surya Bakti selaku Ketua DPRD.

Merasa dibohongi, Yusup lantas melaporkan Indra Surya Bakti kepada Badan Kehormatan (BKD) DPRD Labura. Dalam suratnya bernomor : 18/DPC/LSM-PENJARA/LU/VIII/2021.


LSM ini meminta agar BKD DPRD Labura memproses laporan mereka dan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di DPRD.

BACA JUGA:
Walhi Tidak Dapat Hadirkan Saksi Perkara Orangutan di Kebun Binatang PT. NAN

Alasan mereka sangat jelas, Indra Surya Bakti telah membohongi mereka mentah-mentah. Janji Indra Surya Bakti untuk segera melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan semua pihak terkait, hingga berbulan-bulan tak kunjung dilaksanakan.

"Permasalahan ini sudah cukup lama berlangsung, jangan jadi kendala kita juga telah mengagendakan permasalahan limbah PT. SSL ini untuk segera dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), agar tahu titik permasalahan yang sebenar-benarnya, dengan mengundang pihak perusahaan, dengan masyarakat yang terkena dampak keberadaan pabrik PT. SSL," demikian janji Indra Surya Bakti Simatupang pada Selasa, 15 Juni 2021 lalu, sebagaimana dikutip dari salinan surat LSM Penjara yang dikirimkan kepada DRberita.


Untuk memastikan kebenaran tudingan yang diarahkan kepadanya, DRberita sudah berupaya untuk mempertanyakan secara langsung. Namun saat akan ditemui di Gedung DPRD Labura, Indra Surya Bakti Simatupang sedang tidak berada di kantornya.

Penulis: Darrenz Nababan

Editor: Admin