Politik

Kabir Bedi Tak Mampu Jalankan Perintah Gubsu

DR Berita
Istimewa

Dirut PDAM Tirtanadi Kabir Bedi.

DRberita.com | Kabir Bedi sebagai Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirtanadi sepertinya tidak mampu menjalankan perintah Gubernur Sumut Edy Rahmayadi terkait rekomendasi BPK RI atas dugaan korupsi perpanjangan BOT dengan PT. TLM.

Demikian dikatakan Direktur Pusat Informasi Rakyat (PIRA) Zainal Arifin Sinambela di Madjis Raya Medan, Selasa 6 Juli 2021.

"Sudah empat bulan sejak dilantik jadi dirut dia, tidak juga mengeksekusi perintah Gubsu. Sepertinya Kabir tidak mampu memimpin PDAM Tirtanadi. Ini bukti Kabir lemah, lebih baik dia angkat bendera putih dan mundur teratur sebelum dicopot seperti 2 rekannya Jony dan Feby," ungkap Zainal Sinambela.

Baca Juga :21.076 Warga Sumut Terpapar AIDS

Temuan BPK RI tahun 2018 merekomendasikan Gubernur Sumut untuk membatalkan perpanjangan BOT air minum PDAM Tirtanadi dengan PT. Tirta Lyonisse Medan (TLM). Akibat perpanjangan BOT tersebut, pada tahun 2026 nanti dipastikan Pemprov Sumut mengalami kerugian ratusan miliar atas aset dari berakhirnya BOT.


Zainal menilai, temuan BPK RI yang merekomendasikan Gubsu itu tidak akan bisa berjalan jika dilakukan tanpa proses hukum.

Baca Juga :Ini Kasus Besar Belum Terungkap di Sumut Versi Ombudsman

"Langkah satu-satunya, Gubsu Edy Rahmayadi harus mendukung Tipikor Polda Sumut untuk melanjutkan proses penyidikan yang sudah sempat dilakukan pada awal 2019 lalu. Jadi, biar akar persoalan dari temuan BPK RI bisa terungkap. Tak ada alasan, Kabir Bedi sebagai Dirut PDAM harus berani menjalankan perintah Gubsu, yaitu membatalkan perpanjangan BOT. Apa lagi Kabir Bedi kan mantan kepala teknisi PT. TLM," beber Mantan Sekjen DPD AMPG Sumut tersebut.


Zainal berharap, BUMD milik Pemprov Sumut, setelah masalah PDAM Tirtanadi ini terungkap dan selesai secara hukum, tidak ada lagi yang menjadi temuan BPK RI.

Baca Juga :6 Bulan Pimpin Polda Sumut, Panca Putra Berhasil Ungkap 3 Kasus Besar

"Saya yakin semua masyarakat Sumut menginginkan BUMD milik Pemprovsu berjalan dengan baik dan sehat. Jikapun ada orang yang tak menginginkan itu, berarti orang itu ada naik buruk ke pemerintahan Gubernur saat ini," tutup Zainal.

Penulis: DR Berita

Editor: Admin