Politik

Hinca Protes Keras: Bubarkan KLB Ilegal!

DR Berita
Foto: Istimewa

Situasi lokasi KLB

DRberita.com | Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan XIII meminta pihak Kepolisian membubarkan Kongrea Luar Biasa (KLB) ilegal yang tidak ada izinnya, Kamis 4 Maret 2021.


Hinca mengatakan sudah cek langsung ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo barusan, bahwa penyelenggaraan KLB itu dipastikan ilegal karena Polri baik Mabes maupun Polda sama sekali tidak memberikan ijin penyelenggaraan KLB.



"Oleh karena penyelenggaraan KLB itu tidak ada ijinnya maka negara (polisi) harus membubarkannya demi hukum. Jika tidak dibubarkan, maka negara membiarkan pelanggaran hukum itu. Kita protes keras," tegas Hinca dalam keteran tertulis yang beredar di whatsapp.


BACA JUGA :Besok, DPD Demokrat Kumpulkan Seluruh Ketua DPC se Sumut


"Selain itu, alasannya ini urusan internal Partai Demokrat sehingga tidak bisa dibubarkan meski tidak ada ijin, kita pastikan alasan ini tidak benar," sambungnya.



Selain alasan itu tak dapat dibenarkan oleh hukum, kata Hinca, juga kita pastikan penyelenggaraan KLB ilegal ini justru melibatkan pihak eksternal secara sengaja dan menjadi aktor intelektualnya yakni Muldoko sebagai KSP yang sama sekali bukan kader Partai Demokrat.


"Jadi tidak benar ini urusan internal semata tapi sudah melibatkan pihak eksternal. Jadi memang harus dibubarkan. Jika tidak dibubarkan, polisi dan istana telah melakukan pembiaran pelanggaran hukum dan perusakan demokrasi kita secara permanen," katanya.



Pada masa pandemi Covid19 ini, lanjut Hinca, saat kita semua mengelola masalah ini dengan sungguh-sungguh dan mengutamakan keselamatan dan kesehatan manusia, maka penyelenggaraan KLB yang ilegal ini harus dihentikan karena telah melanggar hukum dan melanggar protokol kesehatan.


BACA JUGA :Moeldoko Cs "Tertangkap" di Hotel The Hill Sibolangit


"Pak SBY, mas AHY sebagai Ketum PD dan semua kader Partai Demokrat menuntut keadilan dari negara yang harusnya melindungi Partai Demokrat yang secara sah diakui negara dan didaftar secara hukum di Kemenkumham. Ini adalah kematian demokrasi yang diinginkan negara. Ini berbahaya dan mengancam kehidupan kita berbangsa dan bernegara," jelas Hinca Pandjaitan.


Editor: admin

Sumber: Rilis