Politik

Gara-gara Kepling, Ombudsman Minta Walikota Medan Evaluasi Camat Polonia

DR Berita
Istimewa

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar saat menerima laporan warga terkait dugaan kecurangan pengangkatan Kepling 2 Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia.

DRberita.com | Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar meminta Walikota Medan Bobby Nasution segera memanggil Camat Medan Polonia Amran Rambe, terkait pengangkatan Kepala Lingkungan II, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, atas nama Winta Sitepu.


Permintaan itu disampaikan Abyadi Siregar setelah menerima laporan warga di kantornya Jalan Sei Besitang, Medan, Selasa 3 Agustus 2021.

Warga yang datang dan diterima oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut menjelaskan bahwa pengangkatan Winta Sitepu sehagai Kepling II, Kelurahan Sari Rejo, Medan Polonia, sarat dugaan kecurangan transaksional.

Baca Juga :MA Batalkan SHM Warga Transmigrasi, Lahan Jadi Milik Anggota DPRD Padangsidimpuan

Karena tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 9 Tahun 2017 dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021 tentang pedoman pengangkatan, serta pemberhentian kepala lingkungan di Kota Medan.


Dalam Perda Nomor 9 Tahun 2017, pasal 14 ayat 2 disebutkan, untuk dapat diangkat menjadi kepala lingkungan harus memenuhi syarat umum dan syarat administrasi.


Pada huruf e, diatur bahwa persyaratan adalah penduduk lingkungan setempat yang terdaftar dan bertempat tinggal paling kurang dua tahun terakhir, terhitung sebelum diterimanya berkas pencalonan kepala lingkungan oleh Lurah yang dibuktikan dengan kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP).

Baca Juga:Warga Medan Denai Batal Punya Pasar Tradisional

Hal ini kemudian ditegaskan dalam Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang pedoman pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan di Kota Medan Pasal 6 ayat 2 huruf e.

Faktanya, Winta Sitepu bukanlah warga Lingkungan II. Seluruh warga pun mengetahui Winta warga Lingkungan IX, berdasarkan salinan dokumen yang diserahkan ke Ombudsman, KTP atasnama Winta Sitepu baru terbit 27 Mei 2021.


"Ini jelas melanggar Perwal dan Perda, sehingga tudingan adanya kecurangan, permainan, dan indikasi transaksional atas pengangkatan Winta Sitepu oleh Camat Medan Polonia menjadi terkuak," kata Abyadi.

Baca Juga :Pejabat UINSU Akui Ada Penyidik Tipikor Polda Sumut Datang

Menurut Abyadi, sangat tidak masuk akal Camat Medan Polonia Amran Rambe berani melanggar Perda serta Perwal yang diteken oleh Walikota Medan Bobby Nasution dengan memaksakan Winta Sitepu menjadi Kepling II jika tidak ada indikasi tertentu.

"Saya kira Walikota Medan harus berhati-hati memilih pembantunya. Itu sangat berbahaya bagi walikota itu sendiri. Dasar hukumnya jelas tetapi dilanggar. Karena itu kita (Ombudsman) meminta Walikota Medan memanggil Camat Medan Polonia untuk klarifikasi, bila terbukti bersalah saya kira Camat ini harus dievaluasi," tegas Abyadi.

Halaman :
Penulis: DR Berita

Editor: Admin