Politik

Edy Sebut Sumut Peringkat 2 Daerah Terkorup, Ini Kata Pengamat

DR Berita
Foto: Istimewa

Gubsu Edy Rahmayadi, Wagubsu Musa Rajekshah, dan pimpinan DPRD Sumut.

DRberita.com | Pernyataan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang menyebut Sumut peringkat ke 2 daerah terkorup, harus disambut dengan semangat anti korupsi oleh para kepala daerah dan pejabat di provinsi ini.


Demikian disampaikan Pengamat Anggaran dan Kebijakan Publik, Elfanda Ananda, menanggapi pernyataan Edy Rahmayadi, Jumat 11 Juni 2021.



"Statement Gubsu (Edy Rahmayadi) ini disampaikan saat pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan, tentunya harus diikuti dengan upaya-upaya serius untuk menekan atau memberantas korupsi di Sumut," kata Elfanda.


Baca Juga:KPK Sita Aset Tanah dan Bangunan Milik Koruptor Suap Pemkab Lampung Utara



Menurut Elfanda, fungsi Gubernur sebagai pembina kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara dalam evaluasi APBD dan memberikan transfer bagi hasil ke kabupaten kota tentu bisa melakukan intervensi saat evaluasi APBD sebelum disahkan.


"Daerah kabupaten kota bisa dibimbing lewat evaluasi APBD yang setiap tahunnya dilaksanakan oleh Pemprovsu, sehingga peringkat ke 2 daerah terkorup seperti yang dikatakan Gubernur Edy sangat mungkin bisa dihilangka," katanya.


Selain itu, lanjut Elfanda, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus bisa memberikan contoh bagaimana praktek tata kelola keuangan yang baik sebagai wujud dari sikap anti korupsi, yakni yang transparan, efesien, efektif dan akuntabel. Begitu juga dalam hal management keuangan harus bisa menerapkan pemanfaatan keuangan untuk kesejahteraan rakyat.



Mantan Koordinator Fitra Sumut ini juga mengatakan, soal biaya atau chaos politik sebenarnya hampir semua daerah praktiknya sama. Lalu, kenapa ada daerah yang tata kelola anggarannya lebih baik. Kenapa ada daerah yang lebih transparan, tentunya sangat didukung oleh komitmen kepala daerah. Selain itu, sistem yang transparan dan akuntabel tentunya.


Baca Juga:Pegawai PLN UPK Pangkalan Susu Aksi Cap Darah Tolak AMC ke IP


"Intinya, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut harus bisa memberikan contoh organisasi pemerintah daerah yang berhasil menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar tersebut. Jangan hanya menekankan pada kabupaten kota saja," cetusnya.


Elfanda lalu menegaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus juga dapat memberikan cerminan yang baik terkait hal tersebut sehingga berdampak pada kesejahteraan rakyat.



"Ini bisa dibuktikan dengan membaiknya angka kesejahteraan rakyat. Dan peringkat ke 2 daerah terkorup yang dikatakan Gubsu saya yakin pasti bisa hilang," tandasnya.


Baca Juga:Lokasi di Deliserdang, Sapi Perkasa Farm Tawarkan Harga Hewan Qurban Untuk Idul Adha
Baca Juga:KPK Kembali Panggil Politisi Golkar Terkait Kasus Walikota Tanjungbalai
Baca Juga:Baguna PDIP Desak Polda Sumut Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi BOT PDAM Tirtanadi
Penulis: Muhammad Artam

Editor: admin