Politik

DPRD Palas Jangan Abaikan Keputusan Bersama 20 Desa Tolak Perambahan Hutan

DR Berita
Foto: Istimewa

Perambahan hutan di Kabupaten Padang Lawas

DRberita.com | Direktur Pusat Informasi Rakyat (PIRA) Provinsi Sumatera Utara Zainal Arifin Sinambela meminta agar perambahan hutan di Desa Sianggunan, Kecamatan Sosopan, Padang Lawas (Palas), segera dihentikan. Khususnya DPRD Palas jangan menutup mata.



"Kita meminta kepada DPRD Kabupaten Padang Lawas jangan abaikan persoalan perambahan hutan dengan dalih pembukaan lahan di Desa Sianggunan, Kecamatan Sosopan," ungkap Zainal dalam keterangan tertulis, Sabtu 12 Juni 2021.


Baca Juga:Pantai Bumi Mangrove Sederhana Namun Memesona

Jika hal tersebut dibiarkan, kata Zainal, maka menjadi kekhawatiran besar bagi warga sekitar ke depannya akan dampak bencana banjir dan longsor.


Masyarakat dan mahasiswa Kecamatan Sosopan, telah menyurati DPRD Palas untuk meminta dilaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) terkait pembukaan lahan. Sayangnya, belum ada respon oleh DPRD Palas.



"Kita menilai DPRD Palas abai dalam persoalan ini. Hingga saat ini DPRD tak penuhi janjinya untuk memanggil Perusahan CV. Mutiara Batang Toru untuk memberikan klarifikasi perihal perambahan hutan atau pembukaan lahan tersebut," ujar Arifin.



Zainal menjelaskan, surat keputusan bersama tentang penolakan pembukaan lahan telah dibuat oleh 20 Desa di Kecamatan Sosopan. Jika perambahan hutan dengan dalih untuk pembukaan lahan seluas 400 hektare masih tetap dilakukan, masyarakat akan turun menyuarakan penolakan.


Baca Juga:Edy Ingin Wilayah Kota Medan Diperluas
Baca Juga:Viral, Petisi Rakyat Tano Batak Minta PT. TPL Kembalikan Hak Lingkungan

"Kita meminta Anggota DPRD Palas pada komisi terkait agar segera melakukan RDP dengan Masyarakat, Pemerintah Desa Sianggunan dan pihak pengusaha yakni CV. Mutiara Batang Toru," katanya.


Ia menambahkan, jika aspirasi mereka tidak juga direspon dalam waktu dekat maka mereka akan turun ke jalan untuk melakukan perlawanan.


Baca Juga:Ada Acin di Hutan Mangrove Langkat
Baca Juga:DPRD Padangsidimpuan Belum Lunasi Hutang Pajak Ratusan Juta ke Negara

"Karena ini adalah untuk kepentingan orang banyak, kita sudah melihat sebelumnya atas dampak yang terjadi hampir ratusan hektare lahan sawah masyarakat gagal panen akibat banjir beberapa waktu lalu," tegasnya.



Halaman :
Penulis: Adra Lubis

Editor: admin