Politik

Demokrat Waspadai 'Putar Balik' Fakta Hukum Sidang Gugatan KSP Moeldoko

DR Berita
Istimewa

Ketum AHY dan pengurus DPP serta kader Partai Demokrat.

DRberita.com | Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan Partai Demokrat terus mewaspadai 'putar balik' fakta hukum pada 2 gugatan KSP Moeldoko Cs di Pengadilan TUN Jakarta.


"Para 'begal politik' ini masih belum puas setelah gagal membuktikan persyaratan termasuk keabsahan peserta kongres abal-abal yang diselenggarakan 6 bulan yang lalu," kata Herzaky Mahendra Putra dalam siaran persnya yang diterima, Senin 13 September 2021.

Herzaky menjelaskan, ada 2 gugatan yang dimasukkan oleh Moeldoko Cs ke Pengadilan TUN Jakarta yang diperkirakan akan diputuskan dalam bulan Oktober 2021 ini.

BACA JUGA:
Rapor KPK Semester 1 - 2021

"Pertama, nomor perkara 150, penggugat Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun. Mereka meminta agar Majelis Hakim PTUN mengajukan keputusan Menkumham 31 Maret 2021 yang menolak pendaftaran hasil KLB abal-abal Deliserdang. Mereka juga meminta agar Majelis Hakim untuk memerintahkan Menkumham agar mengesahkan hasil KLB abal -abal tersebut. Ini upaya 'begal politik' yang melecehkan hukum dan demokrasi," jelas Herzaky.

Kedua, lanjut Herzaky, perkara nomor 154. Di sini ada 3 mantan kader yang terafiliasi dengan KLB Moeldoko, yang menuntut Majelis Hakim Pengadilan TUN agar Kedua 2 (dua) SK Menkumham terkait hasil Kongres V PD 2020 yang dikeluarkan lebih dari setahun yang lalu.


"Artinya, kalau digugat, ya kadaluarsa. Kalaupun mau gugat, harus 90 hari, atau tiga bulan sebelumnya. Hal ini jelas diatur dalam hukum di Negara kita," kata Herzaky.


Meskipun demikian, Herzaky menyatakan keyakinannya bahwa Majelis Hakim Pengadilan TUN Jakarta akan tegak lurus dalam kepastian hukum dan keadilan demi terjaganya demokrasi di Negeri ini.

BACA JUGA:
Ciputra Jangan Serakah, Hargai Komnas HAM Terkait Sengketa Lahan Citraland Helvetia

"Dikomandoi Hamdan Zoelva (red. Mantan Ketua MK), Tim Hukum kami telah menyiapkan ratusan bukti tertulis, saksi fakta dan saksi ahli untuk agenda persidangan Kamis, 16 dan 23 September ini," tutupnya.

Adapun Majelis Hakim PTUN Jakarta yang menangani perkara 150/G/2021/PTUN-JKT adalah Enrico Simanjuntak, Budimin Rodding, dan Sudarsono. Untuk perkara 154/G/2021/PTUN-JKT adalah Bambang Soebiyantori, Mohamad Syauqie dan Elfiany.

Seperti diketahui, di dalam dua gugatan tersebut, Moeldoko Cs menggugat Menkumham RI Yasonna Laoly.Majelis Hakim PTUN telah menerima permintaan DPP Partai Demokrat kepemimpinan AHY untuk masuk sebagai 'Tergugat II Intervensi' (pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara).

Penulis: DR Berita

Editor: Admin