Politik

CTS Surati Ketua DPRD Deliserdang Minta Perlindungan Hukum dan Protes PTPN2 dan Anak Perusahaan

DR Berita
Istimewa

Kantor PTPN2

Kelima; Kami berharap agar DPRD Deliserdang bisa memfasilitasi, membuka dan menunjukkan secara terbuka kepada masyarakat tentang lahan HGU PTPN2 yang selama ini terbukti ditelantarkan yang mana faktanya dikuasai oleh rakyat yaitu penggarap serta sudah dibangun, sekarang tidak mungkin seketika akan dikuasai sewenang-wenang oleh entitas baru itu seperti puluhan tahun yang lalu saat induk perusahaannya mendapatkan HGU.

Keenam; Undang-undang Omnibus Law atau Undang-undang Cipta Kerja mensyaratkan dan sudah memberi peluang-peluang kepada masyarakat bahwa badan-badan hukum yang tidak mampu menata kelola tanah negara seperti yang seharusnya, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan untuk diambil oleh Bank Tanah untuk didistribusikan kepada masyarakat.

BACA JUGA:
Kades Sidua-dua Labura Terbitkan Surat Tanah di Areal Objek Vital Nasional

"Keseluruhan hal di atas kami mohonkan kepada Bapak Ketua DPRD Deliserdang agar secara politik, pengawasan dan hukum bisa membantu masyarakat untuk menemukan porsi solusi yang baik dan sekaligus tidak merugikan Negara. Sebab jikalau terjadi penyimpangan kewenangan terhadap kebijakan atas tanah negara tetsebut, tentu itu akan menjadi temuan bagi aparat hukum. Dan ini secara khusus sedang kami persiapkan laporannya secara terpisah," tandasnya.

Intinya, lanjut Amin, bahwa tata kelola manajemen dari PTPN2 selama ini tidak pro kepada Negara apalagi kepada masyarakat.


"Terlihat bahwa PTPN2 kerap merugi dan tidak berkontribusi kepada Negara seperti layaknya BUMN perkebunan lain di Indonesia, namun tiba-tiba melalui anak perusahaannya hendak berbisnis property di atas ex lahan HGU PTPN2 yang sudah dilepas kepada masyarakat," pungkas Amin.

BACA JUGA:
LBH Medan Kecam Pemkab Deliserdang Belum Jawab Penolakan Pengajuan AMDAL PT. Deli Megapolitan

Sementara, surat CTS tersebut turut ditembuskan kepada Perwakilan BPK RI Sumut, Gubernur Sumatera Utara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Sumut, Kajati Sumut, Bupati Deliserdang, Kajari Deliserdang, Kepala Kantah Kementerian ATR/BPN Deliserdang, Dirut PTPN Holding, Dirut PTPN2, Kapolres Deliserdang dan Camat Tanjungmorawa.

Halaman :
Penulis: DR Berita

Editor: Admin