Politik

CTS Surati Ketua DPRD Deliserdang Minta Perlindungan Hukum dan Protes PTPN2 dan Anak Perusahaan

DR Berita
Istimewa

Kantor PTPN2

DRberita.com | Komunitas Cinta Tanah Sumatera (CTS), resmi melayangkan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Deliserdang di Lubukpakam, untuk membantu mencarikan solusi terkait persoalan garapan tanah Negara yang mereka kelola sesuai dengan menurut keterangan berlaku umum/seperti diketahui oleh publik, bahwa lahan PTPN2 itu sebagian sudah dilepaskan kepada masyarakat.

Karena hingga kini, keterbukaan tentang informasi secara resmi atas berapa luas dan dimana saja titik-titik pelepasan lahan tersebut dilepaskan dari HGU PTPN2 belum diumumkan secara terbuka kepada publik.

BACA JUGA:
David Lubis Apresiasi Kinerja Bobby Nasution

Muhammad Amin, selaku Direktur Eksekutif Komunitas CTS mengatakan, surat tertanggal 7 September 2021, Nomor : 45/KomunitasCTS/Dir/IX/2021 berisikan bundel copy surat menyurat dan kliping itu, berisikan perihal Mohon Perlindungan Hukum dan Mengambil Keputusan Mengarah untuk Lahir Kebijakan dari Pemerintah.


"Mengingat bahwa saat ini dilapangan ternyata PTPN2 memiliki model atau perencanaan untuk melakukan pembangunan melalui anak perusahaannya PT Nusa Properti, maka rencana itu patut menjadi pertanyaan bagi DPRD. Karena pada konsep dasarnya PTPN2 dilahirkan Negara untuk melakukan tata kelola untuk menghasilkan pendapatan bagi Negara dengan uang Negara dari sektor perkebunan. Tapi ternyata, sekarang PTPN2 akan melakukan kebijakan bergerak dibisnis lain yakni property, tentu hal itu mempunyai konsekuensi hukum," ungkap Amin kepada wartawan di Tanjungmorawa, Kamis 9 September 2021

Secara rinci Amin menjelaskan, konsekuensi hukumnya patut bagi masyarakat khususnya melalui wakil rakyat di DPRD Deliserdang untuk ditelisik yaitu:


Pertama; Lahirnya entitas baru di lingkup PTPN2, yang tentu adalah menggunakan uang Negara yang dipisahkan dan karena mempunyai bidang berbeda dengan PTPN2, maka patut dipertanyakan dasar hukum dan kebijakan terhadap hal itu.

BACA JUGA:
Dompet Dhuafa Waspada Bantu Seng Untuk Pembangunan Sekolah ABK di Sunggal Deliserdang

Kedua; Jikapun memang secara sah bahwa entitas baru anak perusahaan PTPN2 itu ada, bukan berarti menurut Undang-Undang Pokok Agraria bahwa entitas baru itu seketika bisa mendapatkan hak dari negara terkait HGU tersebut dari PTPN2.


Ketiga; Jika entitas anak perusahaan tersebut hendak berbisnis dalam konteks properti, tentu lahan yang dipakai adalah harus berstatus Hak Guna Bangunan (HGB).

Keempat; Jika memang harus terjadi perubahan dari Hak Guna Usaha menjadi Hak Guna Bangunan tentu ini mempunyai proses yang patut untuk dicermati oleh DPRD Kabupaten Deliserdang.

Halaman :
Penulis: DR Berita

Editor: Admin