Politik

Buruh Minta Gubsu dan Walikota Medan Tidak Perpanjang PPKM Darurat

DR Berita
Istimewa

Gubsu Edy Rahmayadi dan Walikota Medan Bobby Nasution

DRberita.com | Elemen buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara (FSPMI Sumut) meminta kepada Gubernur Edy Rahmayadi dan Walikota Medan Bobby Nasution untuk tidak memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Medan.

Diketahui, PPKM Darurat di Medan rencananya telah ditetapkan hingga 20 Juli mendatang. Menurut informasi, Walikota Medan Boby Nasution berencana memperpanjang masa PPKM Darurat hingga 2 Agustus 2021.

Ketua FSPMI Sumut Willy Agus Utomo mengatakan rencana Walikota Medan untuk memperpanjang PPKM Darurat berdampak sangat buruk bagi kehidupan sosial masyarakat, khususnya kaum buruh yang sudah mengalami imbas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahakan sejak pandemi Covid-19.

Baca Juga :Jelang Idul Adha, Rutan 1 Medan Razia Warga Binaan

"Sejak Covid-19 buruh sudah banyak di PHK, apa lagi kalau ada pembatasan begini, pengusaha juga akan menutup usahanya, maka yang jadi korban adalah buruh, mereka pasti di rumahkan bahkan di PHK tanpa hak yang harusnya diterima sesuai UU Ketenagakerjaan," ungkap Willy kepada wartawan, Minggu 18 Juli 2021.


Willy mengatakan pihaknya bukan berarti tidak mendukung niat pemerintah mencegah wabah Covid-19 menyebar luas di masyarakat, akan tetapi pemerintah diminta juga memikirkan dampaknya bagi masyarakat akibat adanya penyekatan di pusat Kota Medan yang menjadi pusat arus bisnis dan transportasi masyarakat Sumatera Utara dalam mengais rezeki.

Baca Juga :PPP Padangsidimpuan Berbagi Kepada Pedagang Akibat PPKM

"Kita dukung segala program pencegahan penyebaran Covid-19, tapi berikan juga solusi bagi masyarakat yang terdampak akibat penyekatan ini, contoh perusahaan yang tutup buruhnya harus ditangung jawabi upahnya selama tidak bekerja," tegas Willy.

Hingga saat ini, lanjut Willy, data PHK akibat pandemi Covid-19 yang dilakukan perusahaan dari data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) sejak Maret 2020 hingga saat ini sudah dianggka duapuluh ribuan, belum lagi buruh yang di rumahkan tanpa dibayar upahnya. Pasca PPKM Medan para pekerja disektor Perhotelan, Retail, Pekerja Mall, Swalayan, Restoran dan Perkantoran terancam di PHK massal.


"Yang kami advokasi PHK pasca pandemi Covid-19, sudah di angka 2.000 an, PPKM ini sudah banyak perushaan di Medan melakukan perumahaan buruh, jika diperpanjang pasti PHK akan terjadi, karena apa? karena hasil produksi perusahaan akan terhenti dan tidak bisa didistribusikan ke konsumen akibat penyekatan PPKM," ujar Willy.

Baca Juga :Selama PPKM KUA Tutup Layanan Pendaftaran Nikah

Untuk itu, Willy meminta Walikota Medan dan Gubernur Sumut untuk berfikir ulang memperpanjang PPKM Darurat yang justru mematikan perekonomi masyarakat.

"Cukup petugas PPKM memperketat dan terus mengimbau agar warga patuh pada protokol kesahatan setiap melakukan aktivitasnya, dengan cara memberi sanksi kepada pelanggar prokes, tidak menutup atau menyekat jalan rezeki masyarakat yang makin hari ekonominya semakin sulit akibat covid-19," tandasnya.

Penulis: DR Berita

Editor: Admin