Politik

Buat Malu, Gara-Gara Innakes Belum Cair Mendagri Tegur Walikota Padangsidimpuan

DR Berita
Istimewa

Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution dan Wakil dilantik Gubsu Edy Rahmayadi.

DRberita.com |Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution karena belum mencairkan insentif tenaga kesehatan (Innakes) pandemi Covid-19.


Teguran tersebut tertulisa dalam surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor: 900/4771/Keuda tanggal 26 Juli 2021.

Berikut isi surat Kemendagri ke Walikota Padangsidimpuan;

BACA JUGA:
HUT RI 76Tahun: Merdeka Bagi Buruh Ketika Bebas dari Belenggu Omnibus Law Cipta Kerja

"Berdasarkan data kementerian keuangan serta hasil monitoring dan evaluasi pembayaran innakesda sampai tanggal 23 Juli 2021, terkait belum diselesaikannya pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah tahun 2021.


Belum diselesaikan pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah yang bersumber dana BOK tahun 2020 dan dana Refocusing 8 persen yang bersumber dari DAU atau DBH tahun anggaran 2021.


Bahwa sisa BOKT tahun anggaran 2020 yang belum terealisasi sebesar Rp2 miliar lebih atau 74,19 persen dari pagi alokasi sebesar Rp 3,8 miliar lebih.

BACA JUGA:
Kantor Bapera Sumut Diserang OTK

Kemudian terkait dana refocusing yang 8 persen juga belum realisasi Insentif kesehatan daerah yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp4 miliar lebih.


Kemendagri juga memberikan solusi langkah-langkah percepatan seperti segera merealisasikan sisa BOKT tahun anggaran 2020, lakukan pembayaran insentif kesehatan yang bersumber dari Refocusing 8 persen DAU atau DBH tahun anggaran 2021, dan segera memberikan laporan realisasi telah dibayarkan insentif petugas kesehatan ditengah pandemi virus corona tersebut pada tahun 2021."


Ketua DPC PPP Kota Padangsidimpuan Hasanuddin Sipahutar mengatakan surat kemendagri tersebut teguran yang memalukan bagi Pemko yang wajib merealisasikannya.

BACA JUGA:
Kuasa Hukum Poniman Pranoto Yakin PN Medan Eksekusi Lahan di Medan Barat

"Ini bukti Kepala Dinas Kesehatan tidak mampu membantu Walikota sehingga terjadi teguran yang memalukan karena belum mencairkan insentif tenaga kesehatan," ucapnya, Selasa 17 Agustus 2021.

Menurutnya, Walikota Padangsidimpuan seharusnya memberikan teguran pada kepala dinasnya, karena ini masalah nasib nakes jadi pertaruhannya. "Jika perlu diproses secara hukum karena pasti pihak Inspektorat Kota Padangsidimpuan mengetahui kejadian teguran dari Kemendagri," tegas Hasanuddin Sipahutar.

Penulis: Arief

Editor: Admin