Politik

Aktivis 98 Desak Menteri Bahlil Cabut Izin Usaha Regal Springs

DR Berita
Istimewa

Bahlil Lahadalia

DRberita.com | Masyarakat di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, melayangkan somasi kepada perusahan Regal Springs Indonesia (RSI) yang sebelumnya bernama PT Aquafarm Nusantara.


Masyarakat menolak upaya pemindahan atau relokasi keramba jaring apung (KJA) milik RSI ke kawasan perairan Porsea dan Uluan, Kabupaten Toba.

Polemik KJA milik RSI semakin tajam pasca penertiban usaha KJA milik warga yang mulai ditertibkan, Juni lalu oleh pemerintah dengan konpensasi uang ganti rugi Rp 5 juta per kerambah.

BACA JUGA:
7 Mahasiswa USU Wakili Sumut di PON XX Tahun 2021, Rektor Janji Beasiswa Jika Dapat Medali

Menanggapi penertiban KJA milik warga, Koordinator Bidang Pengabdian Masyarakat Majelis Nasional Perhimpunan Pergerakan 98 Osriel Limbong mempertanyakan keseriusan pemerintah menertibkan semua KJA di kawasan perairan Danau Toba.


Menurutnya, alasan pemerintah melakukan penertiban KJA sangat masuk akal yakni upaya pemerintah untuk mewujudkan Danau Toba menjadi kawasan destinasi wisata yang ramah lingkungan.

"Tapi kami bertanya, apakah KJA warga lokal saja yang ditertibkan sementara KJA milik PT RSI yang ganti nama dari Aquafarm Nusantara malah diberi ruang baru memindahkan kerambahnya ke kawasan Uluan, Toba. Dimana logikanya itu. Usaha KJA rakyat dimatikan tapi KJA perusahaan raksasa boleh beroperasi," kata Osriel Limbong, Sabtu 18 September 2021.


Osriel menuding pemerintah pusat menerapkan standar ganda menjadikan kawasan Danau Toba sebagai destinasi yang ramah lingkungan. Jika ingin menjadikan Danau Toba bersih dari kegitan KJA, Osriel mendesak izin usaha Regal Springs Indonesia dicabut.

BACA JUGA:
2 Maling Kafe di Masa PPKM Medan Ditangkap

"Menteri Investasi Indonesia merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal saudara Bahlil Lahadalia harus berpihak pada upaya menjadikan Danau Toba sebagai destinasi ramah lingkungan tanpa pencemaran air dan udara dengan cara mencabut izin usaha Regal Springs Indonesia," ujar Osriel.

Osriel menambahkan, berdasarkan dokumen regulasi yang dihimpun Perhimpunan Pergerakkan 98, RSI harus menghadapi dan tunduk kepada regulasi yaitu UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1, angka 14 hingga 17 dan Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, khususnya Bab I, Pasal 1 dan Pasal 6 terkait kelas air.

Halaman :
Penulis: DR Berita

Editor: Admin