Politik

AHY Serahkan Berkas Legalitas PD dan Bukti-bukti Illegalitas KLB Sumut ke Kantor Kemenkum HAM

DR Berita
Foto: Istimewa

AHY dan 34 Ketua DPD di Kantor Kemenkum HAM.

DRberita.com | Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan berkas legalitas Partai Demokrat yang sah dan bukti-bukti illegalitas KLB Sumut, ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI, dilanjutkan ke Kantor KPU, Senin 8 Maret 2021.


AHY hadir bersama dengan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, dan perwakilan DPP termasuk anggota DPR Komisi III.



"Yang spesial tentu karena saya hari ini didampingi oleh 34 Ketua DPD mewakili seluruh Ketua DPC dan seluruh kader Partai Demokrat di wilayah Indonesia, Aceh sampai dengan Papua. Mereka adalah para pemilik suara yang sah," terang AHY di Kantor Kemenkum HAM.


BACA JUGA :Dugaan Korupsi Dinas PU Palas Direspon Kejatisu


"Saya berterima kasih kepada Bapak Dirjen Administrasi Hukum Umum Bapak Cahyo Rahadian Muzhar dan jajaran Ditjen AHU yang telah menerima kami dengan baik, memberikan ruang yang luas untuk mendengarkan langsung laporan sekaligus harapan Partai Demokrat. Laporan yang disampaikan siang hari ini tidak hanya secara verbal, tapi juga dalam bentuk dokumen atau berkas yang autentik," jelas AHY.



"Ada lima kontainer yang kami siapkan untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh GPK-PD (Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat) yang mengklaim telah melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) 5 Maret 2021 di Deliserdang, Sumatera Utara, memang benar-benar ilegal dan inkonstitusional," tambahnya.


Partai Demokrat menyerahkan Konstitusi Partai Demokrat, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Yangga (AD/ART) yang juga telah disahkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020. Juga kepengurusan dan kepemimpinan Partai Demokrat berdasarkan Kongres V Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020 yang berlangsung dengan demokratis dan juga telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020.



"Berkas-berkas ini untuk melengkapi semua data dan fakta bahwa yang terjadi di Deliserdang tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apa pun. Ini langkah-langkah yang kami tempuh, kami punya hak dan tentunya terus mencari keadilan. Tapi saya memiliki keyakinan, Kementerian Hukum dan HAM memiliki integritas dan juga bisa bertindak secara objektif menggunakan segala data, bukti, dan fakta yang kami serahkan hari ini, bahwa penyelenggaraan KLB Deliserdang, panitianya, pesertanya juga tidak sah berdasarkan konstitusi Partai Demokrat kami," kata AHY.


BACA JUGA :Aulia Terima Himmah Janji Jumpa Walikota Bawa Data Korupsi BPBD Medan


"Kami ingin berjuang untuk menjaga kedaulatan dan kehormatan Partai Demokrat, tetapi lebih dari segalanya kami juga ingin memperjuangkan demokrasi di negeri kita. Mudah-mudahan kebenaran akan abadi, semuanya terang benderang dan keadilan dapat kita nikmati bersama," tandasnya.


Editor: admin

Sumber: Rilis