Politik

Sumut Dapat Tambahan Rp 200 Miliar Untuk Perbaikan Lapas dan Rutan

DR Berita
istimewa
Menkum HAM yasonna Laoly meresmikan bangunan permasyarakatan, balai harta peninggalan serta rumah dan plat imigrasi di Sumut.
DINAMIKARAKYATCOM - Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly meresmikan Bangunan Permasyarakatan, Balai Harta Peninggalan serta Rumah dan Flat Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut, Jalan Antara, Desa Bakaran Batu, Lubuk Pakam, Deliserdang, Jumat (20/1/2017). Ia didampingi Gubernur Sumatera Erry Nuradi.

Peresmian tersebut menjadikan daya tampung atau kapasitas Lembaga Permasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Sumut bertambah 3.100 yang semula 8.500 menjadi 11.600 orang.

Menkum HAM menjelaskan, Provinsi Sumatera Utara mendapat anggaran besar sekitar Rp 200 miliar dari pemerintah pusat untuk pembangunan berbagai fasilitas tersebut.
"Di tengah kementerian banyak mengalami pemotongan anggaran, kita mendapat bonus cukup besar untuk perbaikan lapas, rutan dan prasarana lainnya. Sumut termasuk provinsi yang mendapat porsi cukup besar sekitar Rp 200 miliar, karena di Sumut angka kejahatan lebih tinggi dibanding daerah lain. Khususnya narkoba," kata Yasonna.

Ia menuntut seluruh aparat Kemenkum HAM meningkatkan tanggung jawab di bidang tugasnya. Anggaran yang diberikan penempatannya berdasarkan over kapasitas dan prediski kapasitas rutan/lapas.

"Baru satu tahun, jumlah narapidana di Sumut naik 3.000. Sementara yang dibangun hanya tambahan kapasitas 3.100," sebutnya.
Yasonna meminta fasilitas yang terbangun segera dimanfaatkan dengan melakukan langkah redistribusi rutan yang padat.

Secara khusus Yasonna mengingatkan jajarannya agar tidak terlibat kasus narkoba. "Saya sudah katakan sejak tahun lalu tidak ada kompromi untuk narkoba. Di sini ada kepala UPT, siapa pun anda apa bila ada peristiwa di tempat saudara, maka akan ditarik, non aktif, jika terlibat diproses hukum, tidak ada perlindungan dalam soal ini," cetusnya.

"Kita sudah darurat narkoba, sekali lagi saya ingatkan kepada semua, kita zero toleransi. Sudah ada Kalapas dan KPLP yang dinon aktifkan, dimana ada unsur kelalaian sembari diteliti," sambungnya. (art/drc)
Editor: admin