Politik

Relawan Jokowi Usulkan Pinjam Anjing Hendropriyono dan Ketegasan OJK ke Leasing

DR Berita
istimewa
Ketua Umum RIK Jokowi, Sahat Simatupang
DRberita | Relawan Indonesia Kerja (RIK) Jokowi mengusulkan kepada Pemerintah Kota Medan agar meminjam ratusan ekor anjing terlatih milik Jenderal Hendropriyono yang pernah ditawarkannya untuk menghalau demostrasi 22 Mei 2019 di Jakarta terkait hasil Pilpres lalu.

"Sepertinya imbauan pemerintah agar tetap di rumah tak lagi dipatuhi warga Medan. Makanya saya sarankan Pemko Medan meminjam ratusan anjing milik Hendropriyono, agar warga Medan bisa ngindahkan imbaun tersebut," ujar Ketua Umum RIK Jokowi, Sahat Simatupang, Selasa 14 April 2020.

Hal ini disampaikan Sahat karena sangkin kesalnya melihat warga Kota Medan yang masih saja tidak mematuhi imbauan pemerintah agar tetap di rumah sebagai jalan memutus rantai penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19),

Padahal Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sudah menyatakan Medan sebagai zona merah penyebaran. Tapi warga sepertinya tidak peduli. Mungkin karena terpaksa harus bekerja.

"Saya maklum saja. Kalau terus di rumah dapur gak ngepul dan gak bisa bayar cicilan sepeda motor dan kredit hand phone." ujar Sahat. Sahat menyatakan keheranannya karena yang mendapat bantuan terus-menerus adalah pengemudi ojek online.

"Seolah-olah yang terdampak perlambatan pendapatan hanya ojek online, sedangkan pekerja yang lain tidak. Atau karena bekas bos Gojek adalah Menteri Nadiem Makarim? Coba pemerintah cek ke bawah apakah relaksasi cicilan sepeda motor berjalan seperti perintah Presiden Jokowi? Yang terjadi justru cicilan ditambah bunga menguntungkan perusahaan leasing," ujar Sahat.

Sahat menengarai beberapa leasing yang bisa mengatur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menolak relaksasi atau penundaan cicilan seperti yang disampaikan Presiden Jokowi.

"Kami punya daftar leasing nakal yang menolak penundaan cicilan kredit," katanya. Menurut Sahat, alih-alih memberi rakyat bernafas, yang terjadi justru sebaliknya.

"Warga yang sudah terjepit akibat wabah corona hanya dikasih dua bulan penundaan bayar bukan 1 tahun seperti pernyataan Presiden Jokowi. Dan untuk dapat penundaan bayar dua bulan itu, nasabah diwajibkan membayar ratusan ribu rupiah untuk pembaruan kontrak yang disepakati." ujar Sahat.

Setelah penundaan dua bulan bayar itu, cicilan pembayaran bulan berikutnya, sambung Sahat, malah bertambah besar sesuai isi pembaruan kontrak baru dari leasing.

"Ini mencekik leher rakyat kecil namanya. Saya mendengar keluhan tentang ini. OJK dan pemerintah dan polisi jangan diam. Beri sanksi itu leasing nakal sebelum warga kehilangan kesabaran. Apalagi Presiden sudah menyatakan wabah corona sebagai bencana nasional. Jangan rakyat diperas lagi oleh leasing," ujar eks Direktorat Relawan Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin ini.

Sahat mengajak pemerintah pusat hingga daerah agar berfikir dan bertindak sebagai rakyat kecil disaat-saat rawan seperti sekarang ini.

"Agar keputusan politik yang dihasilkan pemerintah benar-benar dirasakan rakyat kecil yang terkena dampak perlambatan ekonomi akibat wabah corona. Saat seperti ini pemimpin harus merasakan jadi rakyat kecil agar kita semua selamat sampai tujuan. Jangan hanya melontarkan pidato yang enak didengar," ujar aktivis 98 ini.

RIK, kata Sahat akan mengajak lembaga advokasi perlindungan konsumen untuk menggugat leasing yang tidak melakukan relaksasi atau penundaan bayar cicilan seperti isi pidato Jokowi.

"Kami marah saat mendengar pegawai leasing mengolok-olok Jokowi dan OJK bahwa pidato Jokowi saat rapat terbatas 28 Maret 2020 yang memberi kelonggaran pembayaran bunga atau angsuran diberikan selama 1 tahun hanya isapan jempol," ujar Sahat. (art/drb)


Editor: Gambrenk

Sumber: Pers Rilis