Politik

Gubernur Sumut Jangan Membisu Lahan Negera Dirampok Mafia Tanah

DR Berita
drberita/istimewa
Ratusan massa rakyat petani yang berkumpul di Jalan Gatot Subroto, Medan.
DRberita | Ratusan massa dari kelompok tani berkumpul di Bundaran SIB, Jalan Gatot Subroto, Medan, Selasa 10 September 2019. Mereka berkumpul untuk berunjuk rasa ke Kantor Gubernur, DPRD dan BPN Sumut terkait persoalan lahan negara yang dirampok mafia tanah.

Massa yang kurang lebih 500 orang itu mengatasnamakan Kelompok Tani Menggugat (KTM), Forum Rakyat Bersatu (FRB) Sumut dan Komite Revolusi Agraria (KRA) yang tergabung dalam Komite Rakyat Bersatu (KRB).

Mereka dikomandoi Korlap Johan Merdeka dan Unggul Tampubolon. Mereka menuntut pemerintah agar segera mendistribusikan tanah kepada kaum tani, masyarakat adat, rakyat miskin, buruh, abang becak, pemulung, nelayan dan pedagang kaki lima.

"Kami meminta agar pemerintah memberikan sertifikat atas tanah yang sudah diduduki dan diusahai. Jangan kalian diam dan membisu melihat para mafia tanah merampok lahan negara ini," ucap Johan Merdeka dalam orasinya di Bundaran SIB.

Untuk membakar semangat, Johan dan Unggul kembali melontarkan kalimat-kalimat perjuangan rakyat. Setelah itu mereka memberi komando kepada massa untuk bergerak menuju Kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan.

Di depan kantor wakil rakyat itu, mereka kembali berorasi meminta wakil rakyat yang terhorat jangan diam dan duduk manis. Sampai beberapa lama berorasi, namun tak seorang pun dari wakil rakyat maun menjumpai mereka. Johan lalu memberi komando untuk bergerak ke Kantor Gubernur.

Sesampainya di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Johan dan Unggul kembali memberi komando. Massa yang terlihat lelah namun tetap semangat lalu berdiri menghadap ke Kantor Gubernur. Kondisi lalu lintas jalan jadi macat.

Di depan kantor gubernur, Johan mengatakan agar Gubernur Sumut Edy Rahmayadi peduli dengan kondisi rakyat yang bermukim di lahan eks HGU PTPN2. "Edy Rahmayadi harus bersikap sebagai guberbur. Bantu rakyat dari tekanan mafia tanah. Okupasi, penggusuran dan eksekusi terus terjadi. Dimana anda sekarang pak gubernur," teriak Johan Merdeka.

Orasi berganti ke Unggul Tampubolon. Dengan lantang ia menantang Gubernur Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah bicara di depan rakyatnya, para petani, kaumi miskin, buruh, nelayan, pemulung dan abang becak yang datang ingn menjumpai mereka.

"Dimana kalian, ini kami masyarakat Sumut mau mengadu. Jangan kalian duduk manis menikmati uang rakyat dari pajak yang kami bayar," tegas Unggul.

Unggul kemudian mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah mengeluarkan Peraturan Presiden No.86 tahun 2018 tentang tanah objek reformasi agraria (TORA) yang mengatur segala tata laksana redistribusi kepada rakyat petani. "Kok malah digusur? Kepentingan siapa? untuk rakyat petani atau pemodal?" teriaknya.

Massa yang menunggu gubernur dan wakil gubernur akhirnya kecewa karena tidak melihat kedua pemimpinnya itu akhirnya bergerak ke Kantor BPN Sumut, Jalan Katamso, depan Istana Maimun, Medan.    

Di depan kantor BPN, massa kemudian menyatakan sikap. Mereka meminta PTPN2 untuk segera menghentikan seluruh okupasi yang dilakukan terhadap rakyat tani di sejumlah tempat.

Kemudian, massa juga meminta Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam untuk tidak melakukan eksekusi lahan pada tanggal 17 September 2019 atas putusan Mahkamah Agung No.1331 K/ PID.SUS/2019 untuk diserahkan kepada PB Al Wasliyah dan PT Agung Cemara Realty seluas 126 hektare, yang harusnya kembali ke negara.

"Ketua DPRD dan Kapolda Sumut jangan hanya diam, panggil instansi terkait lainnya untuk mencegah terjadinya kegaduhan atau kerusuhan yang sama-sama tidak diinginkan di lapangan," ungkap Johan Meredeka.

Beberapa saat berorasi, akhirnya perwakilan BPN Sumut datang menghampiri ratusan massa. Lalu berdialog soal situasi dan kondisi yang terjadi pada rakyat petani. Bebera lama berbicara dan selesai, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib dipimpin Johan Merdeka dan Unggul Tampubolon. (art/drb)


Penulis: Artam

Editor: admin