Politik

Belum Setahun, Edy Rahmayadi Berhasil Lunasi Hutang DBH

DR Berita
drberita/istimewa
Gubsu Edy Rahmayadi
DINAMIKARAKYAT - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, akhirnya berhasil membebaskan diri dari hutang Dana Bagi Hasil (DBH) ke 33 kabupaten kota. Hutang ini merupakan warisan dari gubernur sebelumnya.

Total hutang yang terlunasi sekira Rp 1,7 triliun. Keberhasilan Pemprov Sumut ini setelah Edy Rahmayadi dan Musa Rajeckshah dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.

Belum genap setahun, Edy dan Ijeck sudah membuktikan kerjanya dengan melunasi hutang DBH yang terus membebani APBD Sumut.

Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara Raja Indra Saleh dihubungi mengakui hal tersebut. Hutang DBH lunas merupakan keberhasilan yang diraih.

"Itu hutang (DBH) semuanya sudah lunas, awal 2019 semunya sudah lunas. Hutang DBH ini dari kepemimpinan sebelumnya," ujar Indra Saleh, Rabu 19 Juni 2019.

Presiden RI Joko Widodo melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah, bersama delapan provinsi lainnya, Rabu 5 September 2018, di Istana Negara Jakarta.

Indra Saleh menjelaskan, hutang DBH ke kabupaten kota saat ini masuk dalam kategori tahun berjalan. "Sudah tidak ada, ya nol, ini kan tahun berjalan 2019, yang hutang 2018-2017 dan tahun-tahun sebelumnya sudah tidak ada, sudah clier," kata Indra.

Diketahui, hutang DBH ke 33 kabupaten kota sempat menjadi polemik berkepanjangan bagi Pemprov Sumut. Kalau tidak salah, polemik ini mulai muncul pada tahun 2013 bersamaan dengan munculnya Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) yang bermasalah.

Saat itu Bupati Mandailing Natal Hidayat Batubara terkena OTT oleh KPK karena BKP yang pada saat itu bernama Bantuan Daerah Bawahan (BDB). Kasus BDB 2013 bisa hilang jejaknya karena Pemprov Sumut membuat kebijakan adanya rasionalisasi dan asistensi.

Dan KPK sampai saat ini belum juga masuk ke dalam kasus BDB 2013 tersebut, yang berasumsi fee 7% dugaan suap antara kabupaten kota ke Pemprov Sumut untuk mendapatkan anggaran dari BKP alias BDB. (art/drc)


Penulis: artam

Editor: admin