Politik

5 Poin KLB Ilegal Versi Moeldoko

DR Berita
Foto: Istimewa

KLB ilegal Sibolangit versi Moeldoko.

DRberita.com | Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan 5 poin tentang Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal versi Moeldoko di Sibolangit, Deliserdang, Sumater Utara, pada Jumat 5 Maret 2021, kemarin.


Hal itu disampaikaj AHY dalam Konferensi Pers di Kantor DPP Partai Demokrat, akhir pekan.



5 hal pokok yang disampaikan AHYA yaitu;


BACA JUGA :Akademisi UMSU: KLB Demokrat Kebenaran Subjektif Untuk Mereka Sendiri


1. KLB Deliserdang adalah ilegal dan inkonstitusional karena tidak memenuhi syarat AD/ART Partai Demokrat. Tidak ada pemilik hak suara yang sah yang hadir dalam KLB tersebut.



2. Para pimpinan DPD dan DPC kami solid, maka siapa pun yang mengaku membawa surat kuasa mengatasnamakan DPD dan DPC, saya pastikan bahwa surat kuasa itu adalah palsu dan melanggar hukum.


3. Kami telah berupaya mencegah terjadinya KLB ilegal ini, juga mengingatkan pemerintah melalui surat resmi yang telah kami kirimkan kepada sejumlah pejabat negara yaitu Menko Polhukam, MenkumHAM, dan Kapolri. Ini adalah komitmen kami dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.



4. Keterlibatan KSP Moeldoko dalam GPK-PD kini sudah terang benderang. Apa yang disampaikan oleh KSP Moeldoko kemarin, meruntuhkan seluruh pernyataan mengelak yang telah diucapkan sebelumnya.


5. Dalam negara demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi dan menghormati independensi dan kedaulatan Partai Politik, saya meminta negara dan aparat pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran, atas kegiatan ilegal yang dilakukan KSP Moeldoko untuk memecah belah Partai Demokrat.



"Saya tegaskan di sini, tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan Partai Demokrat," tegas AHY.


BACA JUGA :KLB Partai Demokrat: Tragedi Tidak Mendidik Wawasan Kebangsaan


AHY memastikan dirinya adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan legitimate. Konstitusi kami, AD/ART, juga tidak ada yang berubah, berdasarkan Kongres V, 15 Maret 2020, yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.



"Insya Allah kami akan terus berjuang untuk menjaga demokrasi dan menegakkan keadilan di negeri ini. Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Saya instruksikan kepada seluruh pengurus dan kader Partai Demokrat di manapun berada, rapatkan barisan. Selamatkan Demokrat, Selamatkan Demokrasi," pesan AHY.


Penulis: Muhammad Artam

Editor: admin