Pilkada

Pilkades Simangalam Ditunda, Rekomendasi Ketua DPRD Labura Dinilai Cacat Hukum

DR Berita
Poto: Darrenz

Anggota DPRD Labura Zaharuddin Tambunan.

DRberita.com | Akhirnya Pemkab Labura memutuskan untuk menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) di Desa Simangalam, Kecamatan Kualuh Selatan, Rabu 18 Mei 2022.


Penundaan ini dilakukan pasca terjadinya drama yang panjang dalam tahapan pilkades di desa tersebut.


Diketahui, ribuan warga desa itu sempat beberapa kali menggelar unjuk rasa karena bakal calon kepala desa yang diusungnya terancam digugurkan oleh panitia pemilihan kepala desa.

Keputusan penundaan pilkades ini ternyata tak serta merta dapat diterima seluruh elemen. Pasalnya, sejumlah anggota DPRD mulai protes dan mempertanyakan dasar hukum dan legalitas Ketua DPRD membuat rekomendasi penundaan tersebut.

Kendati demikian, patut disayangkan, dari beberapa anggota DPRD yang menilai rekomendasi itu tidak sesuai aturan main di DPRD, hanya terdapat satu orang anggota DPRD yang menunjukkan sikap protesnya atas rekomendasi yang ditandatangani oleh Indra Surya Bakti Simatupang, Ketua DPRD Labura saat ini.

BACA JUGA:
Kejari Medan Segera Limpahkan Berkas Korupsi Notaris Elviera ke Pengadilan Tipikor

Dia adalah Zaharuddin Tambunan, anggota DPRD Labura dari Partai Keadilan Sejahtera. Tak seperti beberapa rekan satu lembaganya, Zaharuddin bahkan tampak terang-terangan menunjukkan sikap protesnya melalui sosial media di akun facebook miliknya.


Sebagai anggota DPRD, Zaharuddin sangat menyayangkan rekomendasi yang muncul secara tiba tiba, tanpa adanya notulen rapat pimpinan yang digelar pada 13 Mei 2022 itu.


"Kita menunggu hasil rapat untuk diumumkan, tapi yang muncul di media dan whatsapp pribadi malah rekomendasi. Kapankah dibamuskan? Kapan diparipurnakan hingga menjadi sebuah rekomendasi?," tulisnya.


Menurutnya, rekomendasi itu sudah menyalahi aturan main yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

"Yang namanya rekomendasi itu harus memenuhi quorum, dan harus diparipurnakan. Setelah paripurna, barulah sah menjadi sebuah rekomendasi," lanjut legislator yang dikenal kritis ini.


Tak hanya itu, faktor keamanan yang menjadi salah satu alasan dalam rekomendasi itu juga tak luput dari kritikannya. Zaharuddin berpendapat keamanan bukanlah faktor yang bisa menjadi alasan untuk menunda atau membatalkan sebuah pesta demokrasi.


"Kenyataannya masyarakat masih kondusif dalam menyampaikan aspirasi. Belum ada korban dan pengrusakan yang serius. Hingga belum bisa dikatakan sebagai hal darurat," tulisnya, lagi.


Dikonfirmasi langsung, Rabu 19 Mei 2022, Zaharuddin dengan tegas menyatakan bahwa surat yang diterbitkan oleh Ketua DPRD Labura Indra Surya Bakti Simatupang, yang merekomendasikan agar pilkades Desa Simangalam ditunda adalah cacat hukum.

BACA JUGA:
Penghujung Ramadhan, DPW Persatuan Batak Islam Safari Dakwah ke Datuk Tanah Datar

"Cacat hukumlah, " pungkasnya.

Selain menyoroti rekomendasi penundaan pilkades Desa Simangalam, Zaharuddin juga menyoal tentang tahapan pilkades di Labura yang sudah melanggar pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa.


Menurutnya ada tahapan yang telah melanggar perda tersebut, yakni tahapan pembentukan panitia yang baru dilaksanakan pada bulam maret. Hal ini dinilai terlalu 'mepet' atau dipaksakan.


Hingga berita ini ditulis, Ketua DPRD Labura Indra Surya Bakti Simatupang belum untuk meminta tanggapannya.

Penulis: Darrenz Nababan

Editor: Admin