Pilkada

Pilkada Serentak: KPU dan Bawaslu Minta Tambahan Rp 5 Triliun, DKPP Minta Dikurangi

DR Berita
Istimewa

Mendagri Tito Karnavian rapat koordinasi Pilkada Serantak 9 Desember.

DRberita.com | KPU dan Bawaslu mengajukan penambahan anggaran ke Pemerintah sekira Rp 5 triliun. Sedangkan DKPP meminta anggarannya dikurangi di Pilkada Serentak 9 Desember.

"Komisi pemilihan mengajukan anggaran tambahan lebih kurang 4,7 triliun, Bawaslu lebih kurang 400 miliaran. Kecuali DKPP yang tadinya 147 miliar malah meminta dikurangi," kata Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak melalui video conference di Kemendagri, Jakarta, Rabu 24 Juni 2020.


Rapat koordinasi ini dihadiri seluruh kepala daerah baik gubernur, bupati, atau walikota dari daerah yang akan menggelar pilkada serentak pada tahun 2020. Konteks pilkada serentak nantinya akan mengikuti model pemilihan yang dilaksanakan di Korsel.

Baca Juga: Polda Sumut Harus Umumkan Hasil Gelar Perkara Korupsi DBH PBB Labura

"Berkaitan dengan itu, tahapan sudah harus berjalan pada 15 Juni, dari KPU dan bawas sangat meminta agar petugas-petugas mereka terlindungi dari Covid-19, terutama mulai tanggal 18 Juni pelantikan petugas pemutakhiran. Tapi masa kritisnya yang paling penting adalah 24 Juni. Artinya hari ini mulai dilaksanakan verfikasi faktual calon perseorangan," paparnya.


Tito menambahkan, semua ini tentunya membutuhkan dukungan anggaran. Sementara anggaran yang ada sesuai dengan NPHD tahun lalu sebagian sudah dicairkan kepada KPUD dan Bawaslu di daerah. Sebagian lagi belum dicarikan karena adanya penundaan tahapan pilkada.

"KPU dan Bawaslu di daerah tolong dikoordinasikan apakah mereka memiliki uang dari sisa NPHD yang dicairkan, lalu untuk digunakan kegiatan perhari ini sudah dimulai verfikasi calon perseorangan, dan tanggal 15 Juli tidak boleh tidak, mereka harus betul-betul diberikan alat perlindungan. Karena tanggal 15 Juli itu kegiatannya lebih massif, pemutakhiran data pemilih door to door," kata Tito.


Lewat rapat koordinasi ini, Tito mengingatkan agar kepala daerah secepatnya mencairkan sisa anggaran yang ada dalam NPHD.

Baca Juga:Tito Minta 270 Kepala Daerah Percepat Pencairan NPHD Untuk Pilkada

"Saya memohon kepada rekan-rekan kepala daerah, sisa anggaran yang sudah dihibahkan dalam naskah perjanjian, segera dicairkan ke KPU dan Bawaslu di daerah. Sehingga mereka memiliki kepastian adanya dukungan anggaran untuk bisa menggulirkan kegiatannya," tutup Tito.


(art/drb)

Editor: Bornok